TIKTAK.ID – Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi para menteri yang ingin menyatakan bakal menjadi calon presiden (Capres) 2024. Dia mengatakan menteri yang hendak mencalonkan diri juga tidak harus mundur dari Kabinet.

“Tidak ada larangan bagi menteri untuk menyatakan mau nyapres, dan mereka tak harus mundur dari jabatannya,” terang Mahfud kepada wartawan, Jumat (15/4/22), seperti dilansir Sindonews.com.

Mahfud menilai berdasarkan aturan hukum dan konstitusi, hal itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Meski begitu, Mahfud menegaskan para menteri itu tetap harus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.

Baca juga : Jusuf Kalla Buka Suara Soal Isu Jokowi 3 Periode

“Itu boleh saja menurut hukum dan konstitusi, asalkan tetap melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Kabinet adalah salah satu sumber rekrutmen pemimpin negara. Sementara sumber lainnya yaitu partai politik, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil (CSO).

“Di mana-mana di dunia ini Kabinet termasuk salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan negara. Sumber rekrutmen lainnya yakni parpol, lembaga-lembaga negara, dan civil society organization,” terang Mahfud.

Baca juga : Peduli Lindungi Dituding Langgar HAM, PDIP Tegas Minta AS Belajar ke Indonesia

Untuk diketahui, ada empat menteri yang menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa mereka hendak maju menjadi Capres. Keempatnya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menilai semakin banyak orang yang menyatakan kesiapan maju nyapres justru semakin bagus.

“Saya kira kita melihat itu sebagai hal yang positif, karena semakin banyak orang yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil itu semakin bagus. Berarti kita tidak kekurangan stok calon pemimpin,” ungkap Arsul di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (15/4/22), mengutip Suara.com.

Baca juga : Jokowi Klaim Panjang Jalan Tol yang Dibangunnya Kalahkan Hasil Pembangunan Selama 40 Tahun

Namun Arsul mewanti-wanti supaya para pejabat publik yang menyatakan siap maju nyapres tidak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.

“Sepanjang semuanya dilakukan kalau dia pejabat publik apakah dia menteri atau siapa pun tidak menggunakan fasilitas negara, maka tidak perlu dipersoalkan,” jelas Arsul.

Wakil Ketua MPR RI tersebut justru mendorong figur-figur lainnya agar berani menyatakan kesiapan maju di Pilpres 2024 sedini mungkin.