TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan jajaran menteri agar mengubah total sistem imigrasi. Perubahan tersebut lantaran ada banyak investor dan turis yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Jokowi pun mengaku mendapat keluhan bahwa sistem imigrasi Indonesia masih sangat mengatur dan mengontrol.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap isu tersebut dapat ditangani dengan cara apa pun. Bahkan Jokowi mengancam hendak mengubah seluruh jajaran seperti Direktur Jenderal (Dirjen) untuk memperbaiki imigrasi.

“Ini harus diubah total. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani, harus berubah total. Kalau perlu Dirjennya diganti, bawahnya diganti semua, supaya ngerti kalau kita ingin berubah. Jika kita ingin investasi datang, turis datang, maka harus diubah,” tegas Jokowi.

Baca juga : PDIP Kritik Anies Tak Penuhi Banyak Janji Jelang Masa Jabatan Berakhir

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, memaparkan beberapa masalah imigrasi di Indonesia kini. Berikut di antaranya:

Masalah Pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)

“Presiden [Jokowi] marah kan karena dari dulu kan [imigrasi] tidak pernah berubah itu. Orang mau izin bikin KITAS, terus kemudian visa, baik yang on arrival dan sebagainya itu kan tidak pernah beres,” kata Agus ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (11/9/22).

Baca juga : MK: Presiden Dua Periode Bisa Maju Cawapres Periode Berikutnya

Agus mengatakan bahwa pengurusan dokumen imigrasi, seperti visa dan KITAS, masih membuat warga asing “harus bertemu orang” dan berpotensi bermasalah.

“Masih harus ketemu orang dan intinya apa, di situ masih ada transaksional yang sangat koruptif,” tutur Agus.

Sebab, Agus menilai pembuatan KITAS berpeluang dimanfaatkan oleh pihak calo.

Masalah Pengurusan Visa on Arrival

Agus juga menyinggung permasalahan visa on arrival yang terjadi di Indonesia.

Baca juga : Jokowi Buka Opsi Impor BBM Murah Rusia di Tengah Ancaman Embargo Amerika

“Visa on arrival itu masih ngantre bayar, jadi Anda bisa bayangkan akan ada tindakan koruptif di situ, di loket. Bakal ada calo datang di situ meskipun di bandara,” ucap Agus.

Agus menjelaskan, mestinya antrean panjang itu bisa ditanggulangi dengan menggunakan teknologi.

“Semua [pengurusan] dokumen dapat dilakukan lewat online. Jadi ketika itu sudah, dia [turis] tinggal datang untuk mengambil visa, atau dicap di paspornya kalau perlu, atau kalau tidak ya sudah, pakai QR kek, pakai apa, sekarang kan zamannya IOT. Ngapain harus antre panjang gitu, kan bisa di-scan,” tegas Agus.

Baca juga : Ketum PAN Jalan Bareng Ganjar sebelum Muktamar Muhammadiyah Dimulai

Bebas Visa RI yang Tidak Timbal-Balik dengan Negara Asing

Tidak hanya itu, Agus juga mengkritik bebas visa Indonesia yang masih belum timbal-balik.

“Terkait bebas visa itu kan harusnya di mana-mana reciprocal. Contohnya kalau kita kasih bebas visa Jepang, maka Jepang juga harus kasih bebas visa kita,” terangnya.

Akan tetapi, kata Agus, masih banyak negara yang tercantum dalam peraturan presiden terkait bebas visa masih belum memberikan timbal-balik.