Belum lama ini, Pemerintah menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) atau global bond senilai US$ 4,3 miliar. Penerbitan surat utang ini terbesar sepanjang sejarah Indonesia, apalagi global bond ini memiliki tenor hingga 50 tahun, yang menjadi jatuh tempo pelunasan utang terlama.
Lebih lanjut, Sri Mulyani membahas kritikan mengenai biaya pelatihan program Kartu Prakerja sebesar Rp1.000.000. Banyak kalangan menilai biaya pelatihan itu tidak tepat, karena masyarakat terdampak lebih butuh Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk modal bertahan selama Covid-19.
“Kritik itu bagus, karena kita tahu kelemahannya di sini, dan Pemerintah itu bukan makhluk yang tidak mau dengar,” sergah Sri Mulyani.
Baca juga : Mendadak Heboh, di Medsos Ada Sayembara Foto Wisuda Jokowi Berhadiah Motor Ducati Senilai Rp 500 Juta
Sri Mulyani mengaku program bantuan sosial (bansos) sudah banyak diberikan Pemerintah kepada masyarakat, baik yang setiap tahunnya masuk program maupun bagi masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19.
Namun Program Kartu Prakerja, kata Sri Mulyani, memang didesain menjadi semi bansos namun tetap memberikan pelatihan. Hal itu menurutnya sesuai dengan tujuan Pemerintah meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan industri.
Hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi wabah Corona, sehingga Pemerintah tetap memberikan bantuan tetapi tidak menghilangkan pelatihannya.
Baca juga : Rumahnya Didatangi Jokowi untuk Diberi Bantuan Sembako, Begini Respons Warga
“Pemerintah pasti akan perbaiki terus, karena ini bagus, program baru. Janji Presiden Jokowi untuk siapkan tenaga kerja Indonesia agar skill meningkat, namun karena outbreak Covid, maka bantuan sosial diberikan cash namun nggak boleh give up dengan sistem pelatihan yang sudah ada,” tuturnya.
Ia pun menilai wajar jika program yang baru diluncurkan menuai banyak kritik, apalagi Pemerintah dikejar waktu untuk menanggulangi Covid-19.