“Perjanjian antara GNA dan LNA untuk memasuki kembali perundingan keamanan PBB adalah langkah pertama yang baik, sangat positif,” kata Pompeo dalam konferensi pers pada hari Rabu.
“Negosiasi cepat dan itikad baik sekarang diperlukan untuk mengimplementasikan gencatan senjata dan meluncurkan kembali pembicaraan politik intra-Libya yang dipimpin PBB,” kata Pompeo.
Pasaca tumbangnya Presiden Muammar Gaddafi, Libya pecah. Dua kelompok besar yang saat ini berebut kekuasaan adalah Tentara Nasional Libya (LNA) dan Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA).
Baca juga: Demo Tuntut Kebrutalan Polisi di Meksiko Berujung Rusuh
LNA dibentuk pada 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan menunjuk Marshal Khalifa Haftar sebagai panglima tertinggi LNA dengan misi memulihkan kedaulatannya atas seluruh wilayah Libya. Kelompok ini didukung oleh Mesir, Saudi, Uni Emirat Arab, Amerika, Prancis, dan Rusia.
Sementara GNA dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, yang berbasis di Ibu Kota Tripoli dan dibentuk setelah kudeta militer yang gagal dan relokasi Dewan Perwakilan Rakyat ke Tobruk. Kelompok ini didukung oleh Turki dan Qatar.