TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto menyebut penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu tak berlangsung secara demokratis. Hal itu diungkapkan Tommy saat membuka Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jakarta, yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, Rabu (8/7/20).
“Pemilu 2019 sangat tidak demokratis,” ujar Tommy, seperti dilansir CNN Indonesia.
Putra penguasa Orde Baru, Soeharto tersebut menuding penyelenggaraan Pemilu 2019 tak berjalan demokratis salah satunya karena disebabkan penyelenggara Pemilu tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Baca juga : Drone Emprit Temukan Sejumlah Nama Menteri Paling Sering Disebut Terkait Reshuffle, Kok Ada Nama Ahok?
Tommy menyatakan bahwa dirinya mencurigai banyak penyelenggara yang tak netral dan justru mengatur perolehan suara untuk pihak tertentu.
“Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) nyatanya tidak menghitung suara tapi malah mengatur suara,” ucap Tommy.
Tommy pun mengklaim ketidaknetralan penyelenggara Pemilu tersebut sudah dibuktikan dalam bentuk gugatan sengketa Pemilu 2019. Saat itu, gugatan tersebut dibawa oleh calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang bersengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, Tommy menyatakan bukti-bukti yang dibawa oleh Prabowo dan Sandiaga tak digubris sama sekali oleh MK.
Baca juga : Enggan Tanggapi Wartawan, Prabowo Hanya Tertawakan Ancaman Reshuffle Jokowi
Tak hanya itu, Tommy juga menyinggung ada banyak panitia dan penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya. Menurut Tommy, kematian itu justru tak ditindaklanjuti oleh Pemerintah sampai saat ini.
“Seperti kita ketahui ada sebanyak 600 orang penyelenggara yang meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal, dan tak ada proses hukum sama sekali,” tutur Tommy.
Melihat persoalan itu, Tommy pun berharap ekses negatif dari penyelenggaraan Pemilu 2019 tak terulang kembali. Kemudian Tommy mengimbau agar seharusnya gelaran Pemilu pasca Reformasi bisa lebih demokratis dan lebih baik ke depannya.
Baca juga : Agar Tak Terus Rugikan Rakyat, Kominfo Dorong Percepatan Penerapan Siaran Televisi Berbasis Digital
“Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua, karena selama 22 tahun Reformasi, bukan kita jadi lebih baik, tapi malah penyelenggaraan Pemilu lebih memprihatinkan,” terangnya.
Lebih lanjut, Tommy mengimbau kader-kadernya untuk menerima fakta tersebut dan berbenah agar memiliki kesiapan matang dalam Pemilu berikutnya. Apalagi, Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4 persen.
