Tag: Said Aqil Siroj

  • Said Aqil: PBNU Wajib Tindaklanjuti Tenggat 3×24 Jam

    Said Aqil: PBNU Wajib Tindaklanjuti Tenggat 3×24 Jam

    TIKTAK.ID – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, menyatakan hasil Musyawarah Kubro yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo wajib ditindaklanjuti oleh seluruh pihak, demi menjaga keutuhan dan kewibawaan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

    Said menyampaikan hal itu dalam Musyawarah Kubro bertajuk “Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama”, di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (21/12/25). Agenda tersebut turut dihadiri para kiai sepuh, hingga perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia, baik hadir secara luring maupun daring.

    Said menilai seluruh keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo lahir melalui proses musyawarah yang panjang, terbuka, dan melibatkan representasi wilayah serta cabang secara luas. Oleh sebab itu, kata Said, hasilnya harus dipandang sebagai suara kebenaran yang mengikat secara moral dan organisatoris.

    Baca juga : Yusril: PP Soal Penugasan Polri di Jabatan Sipil Bakal Rampung Januari 2026

    “Apa yang keluar dari Bapak-bapak semuanya lewat musyawarah. Kita berdiskusi agak lama, lebih dari dua jam. Semuanya kita yakini sebagai shautul haq, kalimatul haq, dan mauqiful haq. Maka itu harus kita tindak lanjuti untuk membela kebenaran,” ungkap Said, seperti dikutip CNN Indonesia dari NU Online.

    Said mengungkapkan keprihatinan mendalam atas konflik internal yang mengemuka di tubuh PBNU dan sudah menjadi sorotan publik luas. Dia menganggap kondisi itu ironis, mengingat NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang mengajarkan moderasi, tawassuth, tawazun, dan menjadi penengah dalam berbagai konflik sosial.

    “Sungguh ironis dan sangat memalukan. Kita yang selama ini dikenal dapat menjadi penengah, moderat, tawassuth, tawazun, justru sekarang mengalami konflik di internal kita sendiri,” tutur Said.

    Baca juga : DPR Usul MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana di Sumatera

    Kemudian Said mengajak seluruh unsur NU, baik pengurus, kiai, maupun mustasyar, untuk melakukan muhasabah dan introspeksi diri secara kolektif. Ia menegaskan, tanggung jawab menjaga NU bukan hanya berada di pundak satu pihak, melainkan menjadi kewajiban bersama.

    Said mengatakan sikap saling menyalahkan justru bakal memperdalam luka organisasi. Untuk itu, ia meminta semua pihak agar menempatkan kepentingan jam’iyyah di atas kepentingan personal maupun kelompok.

    Menurut Said, forum-forum musyawarah para sesepuh NU, mulai dari Ploso, Tebuireng, sampai Lirboyo harus dihormati sebagai ikhtiar luhur menjaga marwah dan kedaulatan jam’iyah. Ia juga mengingatkan kalau membiarkan konflik berlarut justru berisiko membuka ruang intervensi eksternal terhadap NU.

  • Koreksi Pernyataan Yahya Staquf, Said Aqil: Tak Bisa Diingkari PKB Dilahirkan PBNU

    Koreksi Pernyataan Yahya Staquf, Said Aqil: Tak Bisa Diingkari PKB Dilahirkan PBNU

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj mengungkapkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang dilahirkan oleh PBNU.

    “Jadi tidak dapat diingkari dan enggak bisa dipungkiri sejarah itu, kalau PKB adalah parpol yang dilahirkan oleh PBNU,” ujar Said di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Jumat (8/9/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Said mengatakan bahwa PKB dilahirkan oleh para kiai-kiai NU. Ia menceritakan bahwa PKB dibentuk oleh surat keputusan (SK) PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU saat itu, yakni Ilyas Ruhiat dan Abdurahman Wahid alias Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU.

    Baca juga : Pengamat Ungkap Prabowo dan Ganjar Bakal Rugi Jika Tak Segera Umumkan Cawapres

    Said memaparkan ketika itu PBNU memberikan tugas kepada Tim Lima agar memenuhi aspirasi warga NU membentuk parpol. Tim Lima tersebut terdiri dari Ma’ruf Amin, Dawam Anwar, Said Aqil Siroj, Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja.

    “Jadi PKB memang lahir dari PBNU. SK Rais Aam Ilyas Ruhiat dan tanda tangan dari Gus Dur Ketum,” ucap Said.

    Sekadar informasi, saat ini PKB sudah berkoalisi dengan NasDem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Baca juga : Mahfud MD Dukung Wacana Percepatan Pendaftaran Capres 2024

    Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf sempat menegaskan kalau PBNU tidak terkait dengan parpol maupun pasangan Capres-Cawapres mana pun. Ia mengeklaim tidak ada Capres-Cawapres dari PBNU.

    “Terkait sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tak ada calon atas nama NU,” jelas Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/9/23).

    Gus Yahya lantas meminta supaya tidak ada satu pun Capres maupun Cawapres yang mengatasnamakan NU dalam Pilpres 2024. Dia menyatakan warga NU yang mencalonkan diri di Pilpres 2024 harus berjuang melalui partai politik, bukan lewat organisasi yang dipimpinnya.

    Baca juga : Kerap Dicap Dekat dengan Habib Rizieq dan FPI, Anies Beri Penjelasan

    “Jangan ada calon yang mengatasnamakan NU. Jika ada calon, itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU,” sambung Gus Yahya.

  • Said Aqil: Dua atau Tiga Periode Bukan Hal Prinsip, yang Penting Pro Rakyat

    Said Aqil: Dua atau Tiga Periode Bukan Hal Prinsip, yang Penting Pro Rakyat

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj, mengklaim bahwa dirinya menyerahkan keputusan amendemen terkait batas masa jabatan presiden kepada partai politik.

    “Dua periode, tiga periode itu tidak penting. Terserah kesepakatan partai politik,” ujar Said, seperti dilansir detik.com, Senin (6/9/21).

    Said mengatakan amendemen konstitusi terkait batas masa jabatan presiden merupakan urusan partai politik dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menyebut masa jabatan presiden dua atau tiga periode bukan hal yang prinsipil, melainkan yang terpenting dari masa jabatan itu adalah pro rakyat.

    Baca juga : Eks Pentolan FPI Banten Jadi Ketum Front Persaudaraan Islam

    “Bagi fiqih, Islam bukan policy. Jadi mau dua atau tiga periode, yang penting adil, jujur, amanah, dan pro rakyat, itu yang penting,” tutur Said.

    Kemudian Said menyatakan sempat bertemu dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ia mengaku dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi soal amendemen. Meski begitu, ia menilai forum itu hanya bersifat pribadi, bukan agenda resmi PBNU dengan MPR.

    “Informal saya ketemu dengan Pak Bamsoet, berbincang-bincang [soal amendemen] iya, ketemu Pak Airlangga berbincang-bincang. Tapi informal, jadi secara pribadi saja,” terang Said.

    Baca juga : PP Bamusi Sayap PDIP Sebut Fatwa ‘Sesat’ MUI Picu Kekerasan

    Menurut Said, ketika Bamsoet bertamu ke kantor PBNU, ia menunjukkan hasil keputusan musyawarah ulama nasional tahun 2013 di pondok pesantren Kempek, Cirebon. Ia menjelaskan, keputusan tersebut mengimbau agar presiden, gubernur, bupati/wali kota kembali dipilih oleh MPR, DPR, atau DPRD.

    “[Keputusan ulama itu] sekadar masukan, namun tak bisa sampai bicara presiden tiga periode. Enggak sampai bicara ke situ,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Said menganggap bahwa keputusan musyawarah ulama itu bukan agenda politik, tapi hasil kajian berdasarkan kitab kuning. Ia menerangkan, dalam musyawarah tersebut para ulama sudah mempertimbangkan biaya yang tinggi (high cost) yang mesti dikeluarkan, saat para pemimpin eksekutif dipilih melalui pemilihan langsung.

    Baca juga : Penyidik KPK Nonaktif Beberkan Harun Masiku Masih di Indonesia

    “Melihat, menimbang, kenyataannya high cost, di samping cost duit, cost uang, cost financial, serta cost social. Risikonya pun sangat tinggi sekali, (bagi) umat Islam atau bangsa Indonesia,” imbuhnya.

  • Jokowi Jadi Muslim Peringkat ke-12 Paling Berpengaruh 2021

    Jokowi Jadi Muslim Peringkat ke-12 Paling Berpengaruh 2021

    TIKTAK.ID – Daftar 50 Muslim teratas dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh pada 2021 telah dipublikasikan. Terdapat tiga orang Indonesia yang masuk ke dalam daftar The Top 50.

    Seperti dikutip Detik.com dari situs resmi The Muslim 500, nama paling atas pada daftar tersebut yakni Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Kemudian tiga orang Indonesia yang masuk 50 besar ialah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, dan ulama/anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Habib Luthfi bin Yahya.

    Erdogan diketahui menempati urutan pertama pada 2021 dan menyalip Raja Salman bin Abdulaziz (Raja Arab Saudi). Pada 2020, Erdogan berada di peringkat ke-6, sementara Raja Salman berada di posisi ke-4. Sosok yang tahun lalu menempati posisi nomor satu yaitu pemimpin Deobandi, Sheikh Muhammad Taqi Usmani, yang kini berada di posisi ke-5.

    Baca juga : Diminta Ratusan Orang untuk Jadi Pengacara Habib Rizieq, Hotman Paris Malah Jawab Begini…

    Jokowi sendiri menempati urutan ke-12. Pada tahun sebelumnya, ia berada di peringkat ke-13. Sedangkan Said Aqil berada di posisi ke-18, dan Habib Lutfi berada di peringkat ke-32.

    Daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh Tahun 2021 tersebut diterbitkan oleh Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC), yakni lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam. Lembaga ini bermarkas di Amman, Yordania.

    RISSC menjelaskan, Muslim berpengaruh adalah Muslim yang menimbulkan dampak terhadap dunia Islam. Menurut RISSC, dampak tersebut bisa positif atau negatif, tergantung sudut pandang yang digunakan.

    Baca juga : Komentar Jokowi Tanggapi Tewasnya 6 Anggota FPI

    Halaman selanjutnya…

  • Tolak Wacana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS, PBNU: Pembunuh, Pembantai, dan Pemerkosa, Buat Apa Diramahin!

    Tolak Wacana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS, PBNU: Pembunuh, Pembantai, dan Pemerkosa, Buat Apa Diramahin!

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menegaskan dirinya menolak wacana pemerintah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS.

    “Saya tolak, saya tidak setuju. Mereka sudah meninggalkan Negara, dan sudah membakar paspornya,” ujar Said Aqil di gedung PBNU, Jakarta Pusat, dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (8/2/20).

    Said mengatakan penolakannya ini berlaku untuk pelaku maupun keluarga eks simpatisan ISIS. Ia pun menyatakan Indonesia tidak perlu bersikap ramah terhadap WNI dari wilayah Timur Tengah itu.

    Baca juga: Beda Respons Jokowi dan Prabowo Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

    “Mereka pembunuh, pembantai, dan pemerkosa. Buat apa diramahin,” sergahnya.

    Menurut Said, penolakan juga dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warga negaranya yang bergabung menjadi simpatisan ISIS. Ia pun menilai seharusnya Indonesia melakukan hal serupa.

    Said menyatakan, pada prinsipnya eks simpatisan ISIS sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan kemauan sendiri. Jika begitu, lanjut Said, tidak perlu diterima kembali.

    Baca juga: Wacana Pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia Tuai Pro-Kontra

    Halaman selanjutnya…

  • PBNU Duga Ada Motif Politik di Balik Pembangunan Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal-Gereja Katedral

    PBNU Duga Ada Motif Politik di Balik Pembangunan Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal-Gereja Katedral

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj mempertanyakan urgensi pembangunan terowongan penyambung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, Jakarta Pusat.

    “Harus ada target nilai dari pembangunan terowongan itu. Apakah nilai budaya, agama, atau cuma bagian strategi politik?” ujar Said di gedung PBNU, Jakarta Pusat, dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (8/2/20).

    Namun Said tak menjelaskan lebih lanjut soal strategi politik yang dimaksudnya. Ia mengklaim pembangunan terowongan itu tidak ada urgensinya.

    Baca juga: Ketua PBNU Minta Presiden RI Bantu Redam Konflik AS-Iran

    “Apakah harus? Begitu lho pertanyaannya,” imbuh Said.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek renovasi Masjid Istiqlal rencananya akan meliputi pembangunan terowongan bawah tanah yang menghubungkan masjid terbesar di Asia Tenggara itu dengan Gereja Katedral. Lokasi Masjid Istiqlal dan Katedral sendiri memang saling berhadapan.

    “Ada usulan membuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Tadi sekalian sudah saya setujui,” kata Jokowi, usai meninjau renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/20).

    Baca juga: Sukmawati Bandingkan Nabi-Sukarno, Rais Syuriah PBNU: Mungkin Lagi Tak Sadar Pas Ngomong

    Halaman selanjutnya…