Singgung Pelemahan KPK oleh Jokowi, IM57+ Minta Masyarakat Tak Termakan Janji di Debat Capres
TIKTAK.ID – Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha, berharap supaya rakyat tidak termakan janji-janji manis Capres-Cawapres, ketika nanti menyaksikan debat Capres yang dilakukan pada Selasa (12/12/23). Adapun debat perdana itu bertema hukum dan pemberantasan korupsi.
“Harapan kami, rakyat dapat lebih mengetahui seperti apa sikap para calon pemimpin Indonesia terhadap pemberantasan korupsi, terhadap UU KPK, terhadap KPK secara lembaga, dan terhadap para pegawai KPK,” ujar Praswad, seperti dilansir Tempo.co, pada Minggu (10/12/23).
Praswad menyampaikan hal itu agar masyarakat tidak mengulangi saat mendengarkan janji-janji Presiden Jokowi untuk menguatkan KPK, ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.
Baca juga : Prabowo: Saya yang Pilih Gibran, Enggak Ada Dinasti-Dinastian
“Bakal menambah anggaran KPK, akan menambah 1.000 penyidik KPK, akan menguatkan KPK, dan lainnya. Tapi kenyataannya, UU KPK justru direvisi,” ucap Praswad.
Kemudian Praswad menyebut Jokowi menempatkan KPK ke dalam ranah eksekutif, sehingga independensi KPK terkesan ditiadakan.
“Dimasukkan orang-orang yang tak berintegritas ke dalam tubuh KPK, bahkan menjadi Ketua KPK,” tutur Praswad.
Baca juga : Prabowo: Kalau Diberi Mandat, Saya Rangkul Semua Kekuatan Tak Ada yang Ditinggalkan
Praswad menilai saat KPK menjadi sorotan atas peristiwa Ketua KPK, Firli Bahuri terjerat kasus korupsi, Pemerintah seakan cuci tangan dan saling tunjuk kesalahan.
“Seolah-olah seluruh rakyat tidak tahu kalau semua pelemahan KPK ini terjadi di era Presiden Jokowi,” tegas Praswad.
Menurut Praswad, mestinya Jokowi bertanggung jawab penuh atas seluruh degradasi kelembagaan KPK yang sebelumnya menjadi Lembaga Anti Korupsi terbaik di dunia, berubah menjadi lembaga yang saat ini punya Ketua yang terjerat kasus korupsi.
Baca juga : Optimis Menang Pilpres 2024, Cak Imin: Saingannya Standar Saja
“Jangan sampai hal ini terulang kembali. Oleh sebab itu, IM57+ Institute sudah menyiapkan Blue Print pemberantasan korupsi di Indonesia untuk nantinya kami serahkan kepada seluruh kandidat presiden. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka saat sudah menjabat sebagai Presiden, tak tahu cara menangani pemberantasan korupsi,” terang Praswad.
Untuk diketahui, KPU sudah mengumumkan jadwal dan tema debat Capres-Cawapres pada Pemilu 2024. Adu gagasan ketiga pasangan kandidat rencananya dilakukan sebanyak lima kali.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari memaparkan bahwa debat pertama dilakukan oleh Capres dan sesi kedua akan diikuti Cawapres. Setelah itu debat ketiga diikuti Capres dan jatah debat keempat bakal diberikan kepada Cawapres. Terakhir, debat kelima bakal ditutup oleh Capres. Dia menyebut salah satu isu yang akan diusung dalam debat pertama yakni pemberantasan korupsi.
