TIKTAK.ID – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara (Kukar), Ihsan Firnandi mengaku mendukung penuh langkah Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kaltim.
“Kami setuju dan menerima dengan ikhlas penetapan IKN di sebagian Penajam Paser Utara dan Kukar,” terang Ihsan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (16/3/22).
Akan tetapi, dukungan PKS Kukar itu bertolak belakang dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Pasalnya, PKS adalah satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak pemindahan ibu kota. Berbeda dengan PKS pusat, Ihsan rupanya menyambut baik langkah pembangunan IKN di Kaltim.
Baca juga : ‘Politik Pangan’ Langka Ganjar Hadapi Minyak Goreng Langka
Kemudian Ihsan mengatakan saat IKN pindah, maka pembangunan juga akan dirasakan oleh masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan sampai pinggiran dan pedalaman. Anggota Komisi II DPRD Kukar tersebut pun menyatakan Kukar tidak boleh membuang peluang dan harus jeli dalam menetapkan skala prioritas pembangunan.
“Contohnya prioritas pembangunan bidang transportasi, pertanian, destinasi pariwisata, perikanan, dan perhotelan. Langkah tersebut bakal tepat karena akan ada pertumbuhan penduduk di IKN nanti,” ucap Ihsan.
“Dengan terpilihnya pemimpin Badan Otorita, tentu juga bakal mempercepat proses pembangunan infrastruktur di IKN yang sudah lama dinanti oleh warga,” imbuh Ihsan.
Baca juga : Saat PDIP-Demokrat Kompak Kritik Tajam Luhut Soal Penundaan Pemilu
Ihsan pun berharap agar putra-putri daerah Kukar atau Kaltim juga bisa ikut ambil peran dalam struktur kepengurusan Badan Otorita.
“Jangan sampai warga Kaltim hanya menjadi penonton di tengah-tengah pembangunan IKN,” tutur Ihsan.
Untuk diketahui, fraksi PKS telah menyampaikan penolakan terhadap RUU IKN melalui rapat kerja (raker) RUU IKN di tingkat Panitia Kerja (Panja) yang digelar pada Selasa (18/1/22) dini hari.
Baca juga : Rapim MUI Tolak Pengunduran Diri Miftachul Akhyar
Menurut anggota fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, rencana pemindahan Ibu Kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dia menganggap proses pemindahan Ibu Kota baru akan membutuhkan waktu lama, khususnya untuk membangun sejumlah fasilitas dasar seperti sumber daya air, jalan, jembatan, sampai permukiman.
Tidak hanya itu, Suryadi menilai pembiayaan Ibu Kota baru setidaknya bakal merogoh keuangan negara lewat APBN hingga sebesar Rp90 triliun. Dia lantas mengklaim kondisi tersebut tidak memungkinkan, lantaran ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi.
