Saat PDIP-Demokrat Kompak Kritik Tajam Luhut Soal Penundaan Pemilu

TIKTAK.ID – Langkah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang blak-blakan mengklaim big data warga menginginkan Pemilu ditunda, membuat PDIP dan Partai Demokrat satu suara. Dua partai yang selama ini berseberangan tersebut pun kompak mengkritik keras Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan klaim big data tersebut melalui podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/22). Melalui perbincangannya dengan Deddy, Luhut mengaku bahwa pihaknya punya big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial terkait Pemilu 2024.

“Karena kita kan memiliki big data, saya ingin lihat dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, dari Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira ada orang 110 jutalah,” ujar Luhut, seperti dilansir detik.com.

Kemudian Luhut mengatakan dari data tersebut, masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Dia menyebut masyarakat tidak menghendaki gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

“Kalau menengah ke bawah pokoknya ingin tenang, ingin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret lah, cebong lah, kadrun lah, itu kan tidak bagus, masa terus-terusan begitu,” terang Luhut.

Merespons hal itu, PDI Perjuangan mendesak Luhut agar menyampaikan klarifikasi mengenai pernyataan big data warga yang menginginkan Pemilu ditunda. PDIP menuding Luhut tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal itu.

“Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi, beliau bicara dalam kapasitas apa?” ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Medan, Senin (14/3/22).

Menurut Hasto, Luhut bukan menteri yang mengurusi politik sehingga tidak berkapasitas menyampaikan hal itu. Dia menilai isu Pemilu merupakan ranah Menkopolhukam hingga Mendagri.

Hasto pun meminta Luhut sebagai pembantu Presiden untuk fokus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Dia menegaskan, Luhut tidak memiliki mandat dari Presiden untuk menyampaikan soal data tersebut.

“Beliau mandatnya apa dengan menyampaikan 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam. Untuk itu, PDIP mengimbau di tengah upaya membangun optimisme yang sedang digelorakan Presiden, jangan berbicara berpihak pada sekelompok elite, tapi harus melihat kehendak rakyat,” tutur Hasto.