PDIP Beri Syarat Khusus Sambut Permintaan SBY Bertemu Mega

TIKTAK.ID – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikabarkan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. PDIP pun menyambut hal itu, namun dengan syarat.

Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pertemuan Mega dan SBY sangat mungkin terjadi. Meski begitu, dia menyebut Demokrat harus secara resmi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) 2024 mendatang.

“Setelah adanya komitmen memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, baru pertemuan itu bisa dilakukan secara formal,” ungkap Hasto kepada wartawan, pada Sabtu (9/9/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Hasto menjelaskan bahwa Ketua DPP PDIP, Puan Maharani dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga sebelumnya sempat bertemu. Oleh sebab itu, Hasto menganggap kans pertemuan Mega dan SBY bukan tidak mungkin.

“Kita lihat dalam perjalanan partai politik yang bertemu Mbak Puan terlebih dahulu didampingi oleh jajaran DPP,” ucap Hasto.

Hasto menilai pertemuan antara Puan dan AHY itu menjadi modal untuk pertemuan lanjutan antara Mega dan SBY. Ia pun mengeklaim komunikasi dengan Demokrat masih terus terjalin.

Perlu diketahui, wacana pertemuan antara Megawati dan SBY mencuat usai Demokrat secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan.

Kemudian Juru Bicara DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa SBY mau bertemu dengan Mega. Dia menyatakan pertemuan antara kedua tokoh bangsa itu adalah hal yang baik.

“Kalau dibilang mau atau enggak mau, Pak SBY jelas mau jika bicara pertemuan dengan Bu Mega. Mau,” terang Herzaky dalam podcast What The Fact! Politics CNN Indonesia, pada Jumat (8/9/23).

Akan tetapi, Herzaky menekankan kalau pertemuan tersebut tak sebatas mengenai kerja sama politik atau dukung-mendukung calon presiden tertentu. Herzaky berpendapat kedua hal itu harus bisa dipisahkan.

“Kami ingin sampaikan, berbicara soal koalisi atau kerja sama itu tidak melulu terkait dua sosok. Ini bukan urusan pribadi. Ini merupakan hal kepentingan bangsa dan negara,” imbuh Herzaky.