TIKTAK.ID – Belakangan ini viral di media sosial sebuah video Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, yang berjanji bakal menggratiskan Bahan Bakar Minyak (BBM) jika Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang dalam Pemilu 2024.

“Bila Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang memiliki sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Siapa di sini punya sepeda motor? Pada 2024, PKB menang, Gus Muhaimin Presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM,” ungkap Huda dalam video yang diunggah di akun media sosial X, @dpwpkbjabar, seperti dilansir Tempo.co, pada Minggu (10/9/23).

Kemudian Huda mengatakan subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia pun berharap, kebocoran itu dapat ditutup dan subsidi secara khusus disalurkan kepada masyarakat pemilik sepeda motor.

Baca juga : Kiai Lirboyo Sebut Anies-Cak Imin Harapan Baru Indonesia

“Kita bayangkan saja, kebocoran ini bisa ditutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum,” ucap Huda.

Huda menyampaikan hal itu ketika dirinya menghadiri acara Temu Kader PKB di Sukabumi, Jawa Barat belum lama ini. Dia mengaku rencana menggratiskan BBM ini termasuk bagian dari empat agenda perjuangan PKB. Tak hanya janji BBM gratis, Huda juga menyinggung sejumlah janji politik lain, seperti tunjangan bagi ibu hamil sebesar Rp6 juta hingga menaikkan dana desa menjadi Rp5 miliar.

Di sisi lain, janji elite politik PKB menuai kritik. Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal menegaskan bahwa janji tersebut kurang realistis.

Baca juga : Ganjar Unggah Foto Ngopi Bareng Mahfud MD, Kode Cawapres?

“Untuk bisa sampai gratis (BBM), terlalu ambisius (janji tersebut) dengan kapasitas anggaran yang ada sekarang,” ujar Faisal, mengutip Tempo, Minggu (10/9/23).

Menurut Faisal, selama ini Pemerintah telah menggelontorkan subsidi BBM dengan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga Pertalite dijual lebih murah. Akan tetapi, kata Faisal, kuotanya sering melebihi batas. Hal itu berarti demand yang ada lebih besar ketimbang supply.

“Itu terjadi lantaran ada batasan (subsidi) Pemerintah, ada keterbatasan anggaran. Artinya, jika nanti gratis, ada konsekuensi anggaran yang jauh lebih besar daripada yang sudah dialokasikan sekarang,” imbuhnya.