TIKTAK.ID – Kabar miring soal Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggono buka-bukaan anggaran pembangunan IKN diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Otorita IKN lantas menampik kabar miring terkait IKN tersebut.

Sebelumnya, Menteri PU, Dody tiba-tiba memberikan pernyataan jujur bahwa belum ada realisasi anggaran pembangunan IKN. Dia mengungkapkan hal itu setelah rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Kamis (6/2/25).

“Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody usai rapat kerja, seperti dilansir detikcom.

Baca juga : RI Tegaskan Tolak Usulan Trump Usir Paksa Rakyat Palestina dari Gaza

Menanggapi hal itu, Otorita IKN buka suara. Otorita IKN membantah kabar soal pembangunan IKN berhenti dan para pekerja akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Menurut Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, program pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dia menjelaskan, targetnya Nusantara akan menjadi Ibu Kota Politik RI pada 2028 mendatang.

“Program pembangunan IKN tahap dua (pada 2025-2029) ditujukan menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” terang Troy, dilansir Antara, Jumat (7/2/25).

Baca juga : Pengamat Sarankan Prabowo Ubah Strategi Program Makan Bergizi Gratis agar Tak Boros

Troy memaparkan, program pembangunan IKN tahap kedua akan fokus membangun ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Ia menyebut Pemerintah telah menetapkan kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap kedua dengan skema pembiayaan yang mencakup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.

Tory pun membantah adanya informasi yang mengatakan para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing.

“Tidak benar ada info mengenai para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing,” ucap Tory.

Baca juga : Istana Tuding Ada Pihak Anonim Sebar Ketakutan Usai Prabowo Serukan Penghematan Anggaran

Anggaran pembangunan IKN sendiri tak hanya masuk ke pagu Kementerian PU, tapi sebagiannya juga ada di Otorita IKN yang akan memegang tanggung jawab lebih besar dalam menggarap infrastruktur yudikatif dan legislatif. Namun, PU masih bertanggung jawab menyelesaikan kontrak pembangunan yang sudah berjalan, ditambah sarana pendukung lainnya seperti jalan akses.

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU 2025 dipangkas sebesar 80%, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Pagu anggaran Kementerian PU 2025 yang awalnya Rp110,95 triliun dipangkas Rp81,38 triliun, sehingga sisa anggaran PU pada tahun ini tinggal Rp29,57 triliun.