TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menguatkan gagasan bahwa Jakarta bakal tetap menjadi Ibu Kota, walaupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sedang digencarkan pejawat Presiden Joko Widodo. PKS menyampaikan hal itu ketika meluncurkan program kampanye nasional bertajuk “Jakarta Tetap Ibu Kota Negara” di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/23).

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa sejak awal partainya memang menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Dia menyebut penolakan itu sudah dikuak di Senayan atau DPR RI dari Fraksi PKS dan akan menjadi isu unggul dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 yaitu isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),” ujar Syaikhu dalam agenda kick off Kampanye Nasional PKS yang turut dihadiri oleh Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, seperti dilansir Republika.co.id.

Baca juga : Silaturahmi ke Ponpes Langitan Tuban, Prabowo Dengarkan Masukan 68 Kiai

Menurut Syaikhu, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis.

“Usai mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, PKS memutuskan menolak disahkannya RUU (Rancangan Undang-Undang) IKN. PKS menilai Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara,” tutur Syaikhu.

Kemudian Syaikhu menerangkan bahwa PKS punya tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan.

Baca juga : Suporter Bola yang Gabung Relawan Gamas Solo Raya Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud

Syaikhu memaparkan bahwa secara historis, DKI Jakarta merupakan tempat Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, Ir. Soekarno-Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan.

“Tentu aspek historis harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan. Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tak mungkin dapat diabaikan dalam rangka membangun jiwa Nasionalisme,” terang Syaikhu.

Kemudian dari segi pembangunan, PKS menganggap upaya menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota, namun membangun pusat ekonomi di kota kecil.

Baca juga : Wali Kota Depok Tegaskan Tak Ada Alasan Bangsa dan Rakyat Indonesia Tak Bela Palestina untuk Merdeka

“Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, melainkan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil jadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” jelas Syaikhu.

Adapun dari segi keberlanjutan, kata Syaikhu, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dia melanjutkan bahwa dalam hal ini Pulau Kalimantan lebih layak untuk tetap menjadi paru-paru dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau.