TIKTAK.ID – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menuding ada sosok anonim yang menyebarkan ketakutan atau fear mongering terhadap kebijakan efisiensi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi yang saat ini beredar itu kan mungkin ada fear mongering-nya, ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim, narasumbernya siapa, orangnya siapa,” ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta, pada Jumat (7/2/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Hasan menjelaskan, nantinya setiap kementerian bakal melakukan penghematan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Dia menyebut Prabowo sudah memberikan arahan jika program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya bagi publik untuk ditiadakan.

Baca juga : Dasco Ngaku Bingung Usai Muncul Isu Revisi Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat

“Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, dan perjalanan dinas dikurangi,” terang Hasan.

Hasan menjelaskan, ada juga pelayanan publik yang tidak dikurangi anggarannya. Dia mencontohkan, public service obligation dan belanja gaji pegawai tidak akan dikurangi.

“Bantuan sosial, itu juga bukan menjadi bagian yang terkena efisiensi,” ucap Hasan.

Baca juga : Guru Besar UGM Anggap Konsesi Tambang Perguruan Tinggi ‘Pembungkaman Suara Kritis Kampus Secara Halus’

Untuk diketahui, Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dalam aturan itu, Prabowo memberikan target penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun, termasuk pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan alokasi dana transfer ke daerah.

Imbasnya, saat ini banyak kementerian dan lembaga negara ikut melakukan efisiensi dalam operasionalnya. Bahkan malapetaka lain menyasar gaji ke-13 dan ke-14 milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diisukan dihapus tahun ini. Walaupun sementara waktu abdi negara masih bisa bernapas karena langsung dibantah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Ada kemungkinan K/L merasa terdesak atas target penghematan yang diberikan. Kemudian K/L merasa dalam daftar belanjanya, gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) inilah yang masih ‘mending’ untuk dipotong selain anggaran belanja lain,” jelas Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, Kamis (6/2/25).

Baca juga : Begini Reaksi Sejumlah Menteri Usai Prabowo Instruksikan Pangkas Anggaran Hingga 300 Triliun

Andri lantas mengkritik wewenang Kemenkeu yang mampu “memaksa” pejabat Kabinet Merah Putih untuk tunduk. Ia menilai terdapat diktum bernada ancaman pemotongan sepihak oleh sang Bendahara Negara, bila para menteri tidak segera mengeksekusi instruksi Prabowo.

Menurut Andri, praktik ini jelas menyalahi fungsi Trias Politika Pemerintah. Dia pun menegaskan, penganggaran K/L mestinya menjadi wewenang utama DPR RI, bukan hak prerogatif Kementerian Keuangan.