TIKTAK.ID – Partai Ummat diketahui telah memberikan rapor merah atas tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menyebut rapor merah terjadi pada semua bidang, yaitu bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Ridho mengatakan dalam bidang hukum, pemerintahan Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan. Dia menilai kenyatannya berbeda dengan di lapangan.
“Kenyataannya di lapangan hukum masih berjalan diskriminatif. Tajam ke oposisi, namun tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah,” ujar Ridho dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir detik.com, Jumat (22/10/21).
Baca juga : Anies Didukung ‘Nyapres’, Gerindra Tetap Jagokan Prabowo
Kemudian Ridho menyatakan dalam bidang ekonomi, kebijakan Jokowi cukup massif dalam pembangunan infrastruktur. Dia pun menganggap pembangunan tersebut tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
“Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan ada beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik, yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang. Termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang,” tutur Ridho.
Menurut Ridho, Pemerintahan Jokowi cenderung tidak pruden dalam pengalokasian keuangan negara, padahal pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan. Dia menjelaskan, sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi.
Baca juga : Ogah Usung Anies di 2024, PKS Pilih Dukung Salim Segaf Al-Jufri
“Dampak secara langsung yang dirasakan yakni meningkatnya hutang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari 6.000 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang bakal membayar hutang yang menggunung, sehingga hal itu membahayakan bangsa dan negara kita,” terangnya.
Ridho berpendapat pembangunan infrastruktur ini sebenarnya baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dia mengklaim hal itu menjadi cacat lantaran besarnya inefisiensi.
“Apa lagi khusus untuk jalan tol. Harganya sangat mencekik ekonomi rakyat, jadi cacatnya dua kali,” kata Ridho.
Baca juga : 7 Tahun Jokowi, Aliansi BEM SI: Jokowi Bukan Memajukan, Tapi Memundurkan Indonesia
Lantas Ridho menyampaikan kritik terhadap sejumlah proyek investasi dan indikator ekonomi makro Indonesia selama kepemimpinan Jokowi. Dia memaparkan, inefisiensi investasi di Indonesia yang diukur berdasarkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yaitu alat ukur efisiensi perekonomian, angkanya lebih tinggi ketimbang India, Malaysia, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.
