TIKTAK.ID – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, tampak menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (28/4/25). Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bobby telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.14 WIB.

Namun kehadiran menantu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut bukan dalam rangka pemeriksaan kasus dugaan korupsi. Menurut Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Bobby diundang untuk mengikuti kegiatan pencegahan korupsi.

“Giat Korsup (koordinasi supervisi), terutama wilayah Sumatera Utara,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, pada Senin (28/4/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : PDIP Pertanyakan Kenapa Prabowo Pilih Kirim Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

Sementara itu, KPK belum dapat menyampaikan informasi detail terkait pertemuan tersebut karena masih berlangsung hingga berita ini ditulis.

“Pasti nanti bakal ada update ke rekan-rekan media,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Lebih lanjut, Bobby Nasution menyampaikan bahwa kehadirannya di Gedung KPK adalah atas undangan dari lembaga antirasuah dalam rangka koordinasi dan kolaborasi antarinstansi Pemerintah. Bobby sendiri berada di Gedung KPK selama 7 jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih pada pukul 16.00 WIB.

Baca juga : Penilaian Publik atas Kinerja Prabowo-Gibran Mulai Menurun

“Jadi, tadi kami diundang, terdapat 8 daerah, termasuk provinsi dan 7 kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera bakal diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, ada 8 daerah,” jelas Bobby, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, mengutip Kompas.com.

Menurut Bobby, pertemuan tersebut membahas soal potensi praktik korupsi di Sumatera Utara.

“Ya dari segala sisi tadi (potensi korupsi) dibahas mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” ucap Bobby.

Tak hanya itu, Bobby menyebut dalam pertemuan itu juga membahas tentang pencegahan korupsi, salah satunya dalam penyusunan anggaran dan optimalisasi anggaran daerah.

Baca juga : Purnawirawan Usul Pemakzulan Gibran, Surya Paloh: Tidak Tepat

“Ya yang dibahas adalah penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, dan optimalisasi pendapatan,” tutur Bobby.

Bobby menjabarkan, saat ini terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi.

“Saya sudah hampir dua bulan menjadi Gubernur. Kini ada lima Organisasi Perangkat Daerah kami yang sedang diperiksa sehingga integritas dan moralitas sangat penting. Bukan hanya untuk Kepala Daerah, melainkan juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” terang Bobby, dikutip dari siaran pers yang dibagikan oleh KPK, Senin (28/4/25).