TIKTAK.ID – Muhammad Said Didu (MSD) membalas surat yang dikirim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tertanggal 4 April 2020. Dalam surat itu LBP meminta MSD menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan di akun YouTube pribadinya yang berjudul “Luhut: Berpikirnya Uang, Uang, dan Uang.”

Dalam keterangan pers jarak jauh melalui aplikasi Zoom, Said Didu membacakan surat balasan yang dikirimnya tanggal 7 April 2020 ke Kantor Menko Maritim dan Investasi sekitar pukul 11 siang WIB.

Dalam suratnya itu MSD menjelaskan, video dimaksud merupakan ulasan analisis prioritas kebijakan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga : Mengapa Sandiaga Ngaku Shock Dengar Kabar Wakil Jaksa Agung Tewas Kecelakaan di Tol Jagorawi?

“Pernyataan saya bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang, uang dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis tersebut, yang maknanya kebijakan Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi Corona,” kata MSD.

Lebih lanjut MSD menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, LBP lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan pelaksanaan tugasnya.

Sementara pernyataan MSD terkait dengan Sapta Marga, yang menyebut “semoga terbersit kembali Sapta Marga”, merupakan harapan kepada LBP sebagai Purnawirawan TNI bahwa dengan jiwa sapta marga pasti akan memikirkan rakyat, bangsa, dan negara, bukan sekadar soal ekonomi dan investasi.

Baca juga : Lewat Perpres ini Jokowi Jadikan Sri Mulyani Makin ‘Sakti’

MSD menyebut, keterangannya dalam video itu jauh dari kepentingan pribadi. Hal itu semata-mata karena panggilan nurani untuk memenuhi kewajiban sebagai anak bangsa dalam membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, peduli, dan kritis kepada setiap aparatur negara.

“Agar (aparatur negara) dalam mengambil langkah-langkah, kebijakan, dan program selalu fokus untuk kepentingan rakyat banyak demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur ke depan,” pungkas mantan Sekretaris Menteri BUMN ini.

MSD menambahkan seluruh pernyataannya merupakan pertanggungjawaban sebagai intelektual. “Saya berpegang pada pendapat Bung Hatta yang disampaikan tahun 1957. Menurut Hatta, adalah kewajiban para intelektual di mana pun posisinya, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, untuk meluruskan kebijakan Pemerintah yang salah,” imbuh dia.

Baca juga : Jokowi Siapkan Bantuan untuk Warga Jabodetabek, Berapa Nominal yang Bakal Didapatkan per Keluarga?

“Jika diam saja melihat kebijakan yang salah, itu merupakan bentuk pengkhiatanan kepada rakyat. Dan saya tidak mau jadi pengkhianat,” tandas MSD.