TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mencopot Arief Poyuono dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra. Kemudian Arief membentuk lembaga baru bernama Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN).
Dalam lembaga tersebut, Arief menduduki posisi Ketua Umum. LPPC19-PEN sendiri mengurus dua hal utama, yakni soal pandemi virus Corona (Covid-19) dan PEN.
Sepak terjang pertama lembaga pimpinan Arief yakni mengkritisi kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lembaga tersebut juga mengomentari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang memastikan bahwa Indonesia akan mengalami resesi.
Sementara itu, beberapa pengamat menilai penyebab Arief terpental dari jabatan Waketum Partai Gerindra periode 2020-2025, yakni karena seringnya Arief Poyuono mengeluarkan pernyataan kontraproduktif.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut kebiasaan Arief Poyuono tersebut tidak terlalu disukai oleh kader-kader Gerindra.
“Bisa saja Arief dianggap kader Gerindra yang pernyataannya banyak merugikan Gerindra. Ia juga sering memuja-muji Jokowi,” ujar Ujang, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id.
Baca juga : Minta Gatot Tak Goreng Isu PKI, PKB: Silahkan Kalau Mau Nyapres
“Hal itu sudah tentu merugikan Gerindra. Selain itu, Arief juga sering adu pernyataan dengan kader Gerindra lain seperti Andre Rosiade dan lain-lain,” imbuhnya.
Senada dengan Ujang, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan, salah satu alasan Arief terpental dari Gerindra karena terlalu sering bermanuver politik.
“Ia sering bermanuver yang kadang kontraproduktif dengan partai,” terang Adi.
Baca juga : Mengerikan, Begini Prediksi Anies Soal Peningkatan Kasus Corona di DKI Hingga November
Lebih lanjut, di LPPC19-PEN, Arief memuji langkah-langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah melakukan antisipasi tingkat keparahan ekonomi rakyat akibat pandemi.
“Akan tetapi, akibat keteledoran Gubernur Jakarta (Anies Baswedan, red) yang melakukan pembiaran dan terkesan menyepelekan penyebaran Covid-19 saat memasuki new normal di Jakarta, menjadi penyebab meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak Covid-19,” tuding Arief.
Ia beranggapan keteledoran Pemprov DKI Jakarta salah satunya adalah segera mengizinkan car free day, tidak melakukan kontrol penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melibatkan aparat keamanan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di sejumlah resto, pusat perbelanjaan, serta mengizinkan aksi-aksi demo di Jakarta yang sudah tidak mengindahkan protokol kesehatan.
