TIKTAK.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengenai wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menekankan pentingnya penggunaan data mutakhir dalam melihat kondisi fiskal nasional.

Misbakhun mengatakan data yang disampaikan perlu dilihat dalam konteks terbaru, mengingat dinamika fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berkembang. Dia menilai kebijakan terkait BBM bersubsidi sudah melalui perhitungan yang cermat oleh Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan fiskal dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

“Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah hasil perhitungan yang matang, hati-hati, dan memperhatikan daya dukung fiskal, sekaligus untuk menjaga masyarakat dari tekanan inflasi,” ungkap Misbakhun, seperti dilansir Kompas.com, pada Kamis (9/4/26).

Baca juga : Indonesia Bersama 72 Negara Inisiasi Pernyataan Keselamatan Pasukan Perdamaian PBB

Misbakhun menyatakan saat rapat bersama Komisi XI DPR, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kalau harga BBM bersubsidi diproyeksikan tetap stabil sampai akhir 2026, bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barel. Tidak hanya itu, Misbakhun menyebut Pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi lewat pengelolaan cadangan pangan.

“Saat ini, stok pangan yang dikelola oleh Bulog tercatat mencapai sekitar 4,4 juta ton, tertinggi dalam sejarah, yang disimpan di berbagai gudang di seluruh Indonesia,” terangnya.

Misbakhun, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) ini mengingatkan soal pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan analisis di ruang publik, supaya tak menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat.
Misbakhun menjelaskan, sebagai tokoh nasional, penyampaian pandangan sebaiknya mengedepankan data yang akurat serta mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Baca juga : IPSI Dorong Prabowo Kebut Terbitkan Inpres untuk Percepat Pencak Silat Masuk Olimpiade

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, narasi yang disampaikan kepada publik perlu menyejukkan dan memperkuat optimisme, sehingga masyarakat tetap tenang dan tak terpengaruh isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan,” tutur Misbakhun.

Misbakhun lantas mengajak seluruh elemen bangsa agar bersama-sama mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.