TIKTAK.ID – Indonesia diketahui menginisiasi pernyataan bersama antarnegara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan perlindungan menyeluruh bagi pasukan perdamaian PBB. Perlindungan menyeluruh tersebut ditujukan khususnya kepada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), supaya bisa terus menjalankan mandatnya.

“Kami mengingatkan bahwa penjaga perdamaian tak boleh menjadi target serangan,” ungkap Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam keterangannya yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, pada Jumat (10/4/26), seperti dilansir Kompas.com.

Umar mengungkapkan hal itu dalam media stakeout yang diselenggarakan bersama Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (9/4/26) waktu setempat. Ia menjelaskan, Indonesia bersama 72 negara lain mengecam keras serangan beruntun terhadap personel UNIFIL.

Baca juga : IPSI Dorong Prabowo Kebut Terbitkan Inpres untuk Percepat Pencak Silat Masuk Olimpiade

Umar melanjutkan, termasuk peristiwa pada 29 dan 30 Maret 2026 yang telah menggugurkan tiga prajurit TNI, serta insiden lain yang melukai personel dari Prancis, Ghana, Nepal, dan Polandia. Umar lantas menegaskan kalau keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB merupakan kewajiban yang harus dijamin.

Oleh sebab itu, Indonesia bersama 72 negara lain mendesak PBB dan Dewan Keamanan (DK) supaya mengerahkan seluruh upaya dalam meningkatkan perlindungan di tengah situasi yang semakin berbahaya.

“Seluruh serangan terhadap mereka adalah pelarangan, lantaran mereka mendapat perlindungan dari PBB dan Resolusi DK PBB. Sehingga, serangan itu mungkin dapat dikatakan sebagai kejahatan perang,” terang Umar.

Baca juga : Koalisi Sipil Gelar Aksi Solidaritas Susuri TKP Teror Air Keras Andrie Yunus

Kemudian Indonesia dan negara-negara pendukung turut meminta seluruh pihak untuk mengambil langkah konkret, demi menjamin keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian sesuai hukum internasional dalam kondisi apapun.

Menurut Umar, negara-negara tersebut juga meminta PBB agar melanjutkan investigasi terhadap seluruh serangan secara cepat, transparan, komprehensif, dan terus memberikan pembaruan informasi kepada negara-negara kontributor UNIFIL.

“Upaya tersebut sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2518 dan 2589. Mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Umar.

Baca juga : BNN Minta Vape Dilarang usai Marak Disalahgunakan Jadi Alat Konsumsi Narkoba

Lebih lanjut, Umar mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Lebanon. Khususnya terkait jatuhnya korban sipil, kerusakan luas infrastruktur, sampai pengungsian massal.