TIKTAK.ID

Tag: Lebanon

  • Pemerintah Kembali Kirim TNI ke Lebanon

    Pemerintah Kembali Kirim TNI ke Lebanon

    TIKTAK.ID – Pemerintah dikabarkan tengah menyiapkan rencana kontingensi mengenai pengiriman kembali prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Satgas Konga), guna menjalankan misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

    Kontingensi tersebut menjadi salah satu dari empat alasan Pemerintah Indonesia kembali mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon, walaupun eskalasi di Timur Tengah saat ini sedang meningkat.

    “(Empat) kesiapan rencana kontingensi. Jika mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan,” ujar Karo Humas Datin Kemenko Polkam Brigjen TNI, Honi Havana, pada Selasa (12/5/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Baca juga : Oditur Militer Gagal Jenguk Andrie Yunus di RSCM

    Honi menjelaskan, Pemerintah menganggap keselamatan prajurit merupakan prioritas tertinggi dan tidak dinegosiasikan. Tiga alasan lain yakni Pemerintah secara berkala menerima laporan dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Beirut dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI soal tingkat kerawanan wilayah serta kemampuan mitigasi risiko di lapangan.

    Kedua, lanjut Honi, dilakukan reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan mempertimbangkan efektivitas perlindungan personel. Langkah tersebut bisa berupa pengosongan maupun pemindahan pos satgas, menyesuaikan situasi keamanan yang berkembang.

    “Ketiga, komitmen akuntabilitas dan investigasi PBB,” terang Honi.

    Baca juga : KontraS: Selama Tindak Pidana Umum TNI Diadili Peradilan Militer, Impunitas Abadi 

    Adapun hal itu mencakup transparansi atas insiden yang sempat terjadi sebelumnya, jaminan pertanggungjawaban pihak terkait, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum internasional untuk pasukan penjaga perdamaian.

    Sebelumnya, ratusan prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Satgas Konga) untuk misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) bakal diberangkatkan ke Lebanon pada Mei 2026.

    Kemudian menjelang keberangkatan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengadakan Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (11/5/26).

    Baca juga : Muncul Isu Merger Gerindra-NasDem, Ini Respons Dasco

    Menteri Luar Negeri, Sugiono berpesan supaya para prajurit dapat menyiapkan diri dan menjalankan tugas dengan baik, penuh semangat, dan Ikhlas, lantaran membawa nama Indonesia di mata dunia.

    “Tempat kalian ditugaskan yakni tempat yang tidak damai sama sekali dan penuh risiko. Artinya, kemampuan dan keterampilan sebagai prajurit harus disiapkan dan dipakai dengan sebaik-baiknya,” tutur Sugiono dalam siaran pers yang dibagikan Kemenko Polkam, pada Selasa (12/5/26).

  • Indonesia Bersama 72 Negara Inisiasi Pernyataan Keselamatan Pasukan Perdamaian PBB

    Indonesia Bersama 72 Negara Inisiasi Pernyataan Keselamatan Pasukan Perdamaian PBB

    TIKTAK.ID – Indonesia diketahui menginisiasi pernyataan bersama antarnegara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan perlindungan menyeluruh bagi pasukan perdamaian PBB. Perlindungan menyeluruh tersebut ditujukan khususnya kepada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), supaya bisa terus menjalankan mandatnya.

    “Kami mengingatkan bahwa penjaga perdamaian tak boleh menjadi target serangan,” ungkap Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam keterangannya yang dibagikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, pada Jumat (10/4/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Umar mengungkapkan hal itu dalam media stakeout yang diselenggarakan bersama Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB, New York, pada Kamis (9/4/26) waktu setempat. Ia menjelaskan, Indonesia bersama 72 negara lain mengecam keras serangan beruntun terhadap personel UNIFIL.

    Baca juga : IPSI Dorong Prabowo Kebut Terbitkan Inpres untuk Percepat Pencak Silat Masuk Olimpiade

    Umar melanjutkan, termasuk peristiwa pada 29 dan 30 Maret 2026 yang telah menggugurkan tiga prajurit TNI, serta insiden lain yang melukai personel dari Prancis, Ghana, Nepal, dan Polandia. Umar lantas menegaskan kalau keselamatan dan keamanan penjaga perdamaian PBB merupakan kewajiban yang harus dijamin.

    Oleh sebab itu, Indonesia bersama 72 negara lain mendesak PBB dan Dewan Keamanan (DK) supaya mengerahkan seluruh upaya dalam meningkatkan perlindungan di tengah situasi yang semakin berbahaya.

    “Seluruh serangan terhadap mereka adalah pelarangan, lantaran mereka mendapat perlindungan dari PBB dan Resolusi DK PBB. Sehingga, serangan itu mungkin dapat dikatakan sebagai kejahatan perang,” terang Umar.

    Baca juga : Koalisi Sipil Gelar Aksi Solidaritas Susuri TKP Teror Air Keras Andrie Yunus

    Kemudian Indonesia dan negara-negara pendukung turut meminta seluruh pihak untuk mengambil langkah konkret, demi menjamin keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian sesuai hukum internasional dalam kondisi apapun.

    Menurut Umar, negara-negara tersebut juga meminta PBB agar melanjutkan investigasi terhadap seluruh serangan secara cepat, transparan, komprehensif, dan terus memberikan pembaruan informasi kepada negara-negara kontributor UNIFIL.

    “Upaya tersebut sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2518 dan 2589. Mereka yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Umar.

    Baca juga : BNN Minta Vape Dilarang usai Marak Disalahgunakan Jadi Alat Konsumsi Narkoba

    Lebih lanjut, Umar mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Lebanon. Khususnya terkait jatuhnya korban sipil, kerusakan luas infrastruktur, sampai pengungsian massal.

  • Satu TNI Tewas Diserang Israel, DPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian di Lebanon

    Satu TNI Tewas Diserang Israel, DPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian di Lebanon

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta Pemerintah untuk menarik pasukan perdamaian TNI di Lebanon, setelah satu prajurit tewas akibat serangan Zionis Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), pada Minggu (29/3/26).

    Dave mengatakan bahwa keberadaan TNI dalam pasukan perdamaian PBB di wilayah tersebut harus menjadi evaluasi usai insiden tersebut. Dia pun mempertanyakan misi awal pengiriman pasukan.

    “Jika kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, maka ada baiknya Pemerintah melakukan penarikan atau mengevaluasi keberadaan prajurit kita di Lebanon,” ujar Dave di kompleks parlemen, pada Senin (30/3/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Projo Usulkan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Pengendali LPG Subsidi

    Dave menyatakan Komisi I DPR turut menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Dave mengaku pihaknya kini juga masih menunggu informasi resmi dari TNI. Akan tetapi, dia mendesak investigasi mendalam terhadap serangan yang bukan hanya menewaskan satu prajurit, tapi juga menyebabkan dua prajurit TNI lain mengalami luka-luka.

    “Ini serangannya dari mana, siapa yang menyerang, dan titiknya itu mau nyerang ke mana sampai akhirnya ada korban kita. Apakah dia itu berada di tempat yang salah atau karena apa, namanya info yang salah dari pihak penyerang,” tutur Dave.

    Dave lantas menilai opsi untuk menarik pasukan dari misi perdamaian PBB harus dipertimbangkan serius oleh Pemerintah. Apalagi, lanjut Dave, langkah tersebut sebelumnya sudah diambil oleh Italia.

    Baca juga : Usai Disindir Prabowo, Pemprov Kaltim Klaim Mobil Dinas Rp8,5 M Dibatalkan

    “Saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, yang menyampaikan siap menarik personilnya dari sana,” jelas Dave.

    “Oleh sebab itu, apakah kita juga harus mengambil hal tersebut, nah tentu harus ada pertimbangan dan harus ada komunikasi,” sambung Dave.

    Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI mengonfirmasi gugurnya seorang prajurit TNI akibat serangan teroris Israel ke pos jaga Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), pada Minggu (29/3/26).

    Baca juga : Anies Baswedan Sebut Insiden Aktivis Kontras Disiram Air Keras sebagai ‘Aksi Terorganisir’

    Menurut Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, insiden tersebut terjadi di tengah saling serang artileri. Tidak hanya itu, Rico menyebut ada seorang yang mengalami luka berat dan dua orang mengalami luka ringan.

  • PM Singapura Kunjungi Istana, Prabowo Serukan Setop Kejahatan Israel atas Palestina dan Lebanon

    PM Singapura Kunjungi Istana, Prabowo Serukan Setop Kejahatan Israel atas Palestina dan Lebanon

    TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto diketahui menyerukan kekerasan oleh Israel di Palestina dan Lebanon agar segera dihentikan. Prabowo menyampaikan hal itu di hadapan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong beserta rombongan terbatas di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu (6/11/24).

    “Mengenai Timur Tengah, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Palestina dan Lebanon. Saya menekankan pentingnya terus menyerukan penghentian kekerasan segera,” ujar Prabowo, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Prabowo menekankan perlunya bantuan kemanusian yang tanpa hambatan dan pencapaian solusi dua negara untuk Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional.

    Baca juga : PKS Tegaskan Dukung Gerakan Global Usir Israel dari Keanggotaan PBB

    Prabowo melanjutkan, begitu pula dengan kondisi di Myanmar, Indonesia-Singapura sepakat untuk memastikan implementasi lima poin konsensus. Adapun konsensus lima poin tersebut mencakup perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

    “Kami memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks,” tutur Prabowo.

    Di sisi lain, berbeda dengan Prabowo, mantan Menteri Luar Negeri Yordania menyampaikan kepada Middle East Eye bahwa negara-negara Arab perlu meninggalkan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.

    Baca juga : PDIP Desak Prabowo Copot Kapolda yang Cawe-cawe di Pilkada 2024

    “Secara praktis, hal itu tak akan terjadi,” ucap Marwan Muasher, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Yordania dan membuka kedutaan besar pertama Kerajaan itu di Israel pada 1995, tentang solusi dua negara dalam sebuah wawancara video dengan Middle East Eye, mengutip Republika.co.id.

    Mantan diplomat tersebut, yang kini menjadi Wakil Presiden bidang studi di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, menilai solusi itu harus diganti dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dia menerangkan, titik tolaknya adalah persamaan hak antara warga Israel dan Palestina.

    “Kemudian orang bisa mulai berbicara soal bentuk solusi apa yang dapat kita capai. Tapi menurut saya, solusi apa pun yang tidak melibatkan persamaan hak, tak akan berkelanjutan,” katanya.

    Baca juga : Sejumlah Pihak Dorong Prabowo Batalkan Capim KPK Era Jokowi, Istana: Lanjutkan Saja Prosesnya

    Melalui sebuah wawancara yang luas, Muasher mengakui Yordania sangat khawatir bahwa Israel bermaksud memindahkan sejumlah besar warga Palestina secara paksa ke Kerajaan itu.

    “Yordania selalu khawatir jika tujuan Israel pada akhirnya melakukan pemindahan massal warga Palestina ke luar wilayah Palestina,” jelasnya.v

  • Kemlu RI: 116 WNI di Lebanon Belum Dievakuasi, Mayoritas Pilih Tetap Tinggal

    Kemlu RI: 116 WNI di Lebanon Belum Dievakuasi, Mayoritas Pilih Tetap Tinggal

    TIKTAK.ID – Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memaparkan bahwa terdapat sebanyak 116 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih bertahan di Lebanon. Padahal, peperangan di Timur Tengah saat ini sudah semakin memanas.

    “Masih ada 116 orang yang masih tinggal di Lebanon, dan mereka mayoritas memilih untuk tetap tinggal di sana karena alasan pribadi,” ujar Judha Nugraha, pada Senin (7/10/24), seperti dilansir Sindonews.com.

    Judha menyebut 116 WNI itu punya alasan pribadi, sehingga memutuskan belum ikut dalam proses evakuasi ke Indonesia.

    Baca juga : Kaget Tom Lembong Terjerat Korupsi, Surya Paloh: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

    “Mereka merupakan WNI yang menikah dengan warga Lebanon. Yang kedua, mereka adalah mahasiswa yang kuliah di Lebanon dan yang ketiga sebagai pekerja migran,” ungkap Judha.

    Meski begitu, Judha mengimbau kepada WNI yang masih berada di Lebanon agar segera melakukan evakuasi diri.

    “Kami sangat mengimbau kepada warga negara kita yang masih ada di Lebanon supaya bisa tetap menjaga kondisi dan kemudian mengikuti arahan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut untuk segera ikut evakuasi,” tutur Judha.

    Baca juga : PDIP Tegaskan Siap Dukung Siap Kritik Kebijakan Prabowo, Ini Syaratnya

    Sekadar informasi, sejak ditetapkannya siaga satu akibat perang yang semakin memanas di Timur Tengah, sebanyak 65 WNI sudah berhasil dievakuasi ke Indonesia.

    Judha lantas memastikan tidak ada WNI yang terdampak dari serangan udara Israel ke Lebanon maupun ke Iran. Dia membeberkan bahwa Kemlu RI telah mencatat jumlah WNI yang masih berada di Iran ada 352 orang, dan yang berada di Israel maupun Palestina ada 235 orang – termasuk WNI relawan organisasi kemanusiaan MER-C yang bertahan di Jalur Gaza.

    Mengutip Antaranews.com, Judha menyebut pihaknya terus mengimbau WNI yang masih bertahan di Lebanon, Iran, Israel, Palestina, serta Yaman agar meningkatkan kewaspadaan, mengurangi pergerakan yang kurang penting, serta menghindar dari lokasi-lokasi rawan.

    Baca juga : Prabowo Lanjutkan Food Estate, Walhi: Warisan Buruk Jokowi yang Terbukti Gagal dan Rugikan Rakyat

    Judha juga meminta WNI di daerah-daerah tersebut supaya terus menjaga komunikasi dan mengikuti arahan kontingensi yang sudah disiapkan Perwakilan RI di negara masing-masing.

    Adapun mengenai status keamanan di wilayah tersebut, Direktur PWNI Kemlu menyampaikan seluruh kawasan Lebanon, Israel dan Palestina, serta empat provinsi di Suriah telah dinyatakan dalam kondisi Siaga 1 – status keamanan tertinggi – oleh masing-masing Perwakilan RI. Sedangkan KBRI Teheran menetapkan wilayah Iran ada dalam status keamanan Siaga 2.

  • Israel Terus Bombardir Gaza, Prabowo Tegaskan Tak Akan Tarik Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

    Israel Terus Bombardir Gaza, Prabowo Tegaskan Tak Akan Tarik Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku masih belum ada rencana menarik pasukan TNI dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Prabowo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers, setelah acara The 17th ASEAN Defence Minister’s Meeting (ADMM) dan The 10th ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus 2023.

    Forum ADMM sendiri membahas soal sejumlah isu pertahanan dan keamanan, seperti dinamika geopolitik dan kerja sama pertahanan dalam kerangka ASEAN. Pertemuan tersebut turut dihadiri menteri pertahanan dan delegasi dari seluruh negara anggota ASEAN selain Myanmar.

    Prabowo menegaskan bahwa pasukaan perdamaian RI terus bertahan di Lebanon, selama serangan Israel ke Gaza masih berlangsung.

    Baca juga : Ditanya Apakah Jokowi Masuk PSI Usai Tak Jabat Presiden, Kaesang: Tetap Kader PDIP

    “Hingga saat ini belum ada rencana menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Kamis (16/11/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Tidak hanya itu, Prabowo mengeklaim pihaknya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna memantau perkembangan situasi yang terjadi di Gaza.

    “Kita koordinasi terus dengan PBB, Dewan Keamanan, dan negara yang berhubungan di situ,” ucap Prabowo.

    Baca juga : Pasangan Lain Tak Diundang, PA 212 Hanya Ajak Anies-Imin Hadiri Ijtima Ulama 

    Prabowo, selaku Ketua atau tuan rumah ADMM sekaligus mewakili RI, juga menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Gaza saat ini. Dia menyebut negara-negara ASEAN pun mendesak agar kekerasan yang terjadi di Gaza bisa segera dihentikan.

    “Saya kira itu, juga pertemuan saya sebagai Ketua sekaligus sebagai wakil dari Indonesia dan beberapa negara, antara lain Malaysia, menyampaikan rasa prihatin kita atas kejadian di Gaza. Kita mendorong semua usaha supaya segera menghentikan kekerasan di situ,” jelas Prabowo.

    Seperti diketahui, tercatat hingga Rabu (15/11/23), Palestina menyebut lebih dari 11.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri Israel, menyusul operasi Badai al-Aqsa yang dilancarkan kelompok Perlawanan Hamas di wilayah selatan negara tersebut pada awal Oktober. Sekitar 40 persen dari korban di Gaza merupakan anak-anak. Adapun persediaan dasar untuk sekitar 2,3 juta warga Gaza hampir habis, sedangkan wilayah mereka menjadi hancur akibat pemboman Israel yang tak henti-hentinya.

  • Petinggi Hamas Kunjungi Lebanon, Bahas Kondisi Israel yang Makin Lemah

    Petinggi Hamas Kunjungi Lebanon, Bahas Kondisi Israel yang Makin Lemah

    TIKTAK.ID – Petinggi Hamas, Saleh al-Arouri, diketahui mengunjungi Lebanon pada pekan ini. Di sana, ia mengolok-olok Israel yang kini tengah didera kekacauan, baik dari dalam maupun di luar negeri.

    Mulanya, Arouri menyinggung soal tembakan roket dari kubu di negara-negara tetangga, seperti Suriah dan Lebanon, usai polisi Israel menyerang jemaah Muslim yang sedang beribadah di Masjid Al Aqsa pekan lalu.

    Arouri mengatakan bahwa tembakan roket dari negara-negara tersebut adalah “bukti kalau ada orang-orang yang akan melindungi Masjid Al Aqsa”.

    “Pasukan Perlawanan memiliki kekuatan dan niat untuk menghentikan agresi terhadap masjid itu dan mereka akan berupaya membebaskannya,” ujar Arouri, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sekadar informasi, Arouri merupakan bagian delegasi dari kelompok Palestina yang terbang ke Lebanon untuk bertemu dengan pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah.

    Dalam pertemuan tersebut, turut hadir delegasi dari kelompok Palestina lainnya dari Jalur Gaza yang kerap menyerang Israel, yakni Jihad Islam. Mereka bertemu guna membahas peningkatan ketegangan antara warga Israel dan Palestina setelah terjadi insiden penyerangan di Masjid Al Aqsa.

    Tidak hanya masalah Al Aqsa, kisruh politik dalam negeri Israel juga tidak luput dari pembicaraan Arouri ketika menggelar konferensi pers pada Rabu (12/4/23). Dalam kesempatan tersebut, Arouri menyoroti gelombang demonstrasi besar-besaran di Israel lantaran rezim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana merombak sistem peradilan.

    Menurut laporan Reuters, Israel memang tengah didera konflik politik besar yang membuat popularitas Netanyahu terjun bebas. Arouri bahkan mengeklaim Israel saat ini dalam “krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya”. Ia menilai Israel dalam kondisi lemah, sedangkan Perlawanan yang dibangun dari Jalur Gaza dan Lebanon semakin kuat.

    “[Krisis itu] memicu perpecahan internal. Sedangkan Poros Perlawanan mencapai momentum dan perkembangan di Kawasan mendukungnya,” jelas Arouri, mengutip Haaretz.

    Senada dengan Arouri, Kepala Dewan Implementasi Keputusan Hizbullah, Sefi Eddin menyebut posisi Poros Perlawanan terhadap Israel saat ini sangat kuat.

    “Poros Perlawanan kini bersatu untuk satu tujuan, penghancuran Israel dan satu-satunya cara untuk melakukannya yaitu dengan perlawanan militer,” tegas Sefi Eddin.

  • Saudi Usir Duta Besar Lebanon yang Sebut Agresinya ke Yaman ‘Sia-sia’

    Saudi Usir Duta Besar Lebanon yang Sebut Agresinya ke Yaman ‘Sia-sia’

    TIKTAK.ID – Arab Saudi marah setelah perang yang dikobarkannya terhadap Yaman disebut oleh Menteri Informasi Lebanon, George Kordahi sebagai sesuatu yang sia-sia dan rakyat Yaman hanya membela diri.

    Kerajaan Arab Saudi kemudian memerintahkan Dubes Lebanon tersebut untuk pergi dalam waktu 48 jam karena komentarnya dianggap “menghina”, seperti yang dilansir BBC, Sabtu (30/10/21).

    Tak hanya itu, Kerajaan juga memberlakukan larangan total pada semua impor dari Lebanon.

    Perdana Menteri Lebanon mengatakan dia menyesali keputusan Saudi dan berharap mereka akan mempertimbangkan kembali.

    Arab Saudi mengatakan pihaknya juga memanggil utusannya di Beirut untuk “berkonsultasi”.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kordahi dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Agustus lalu, sebelum dirinya menjabat sebagai menteri, namun cuplikan wawancara itu kini disebar kembali.

    Selama tujuh tahun, koalisi militer pimpinan Kerajaan Saudi menyerang Yaman, demi untuk mengembalikan kekuasaan sekutunya Abdrabbuh Mansur Hadi, yang mengundurkan diri pada awal 2015 dan lari ke Saudi ketika terjadi kerusuhan di Yaman. Namun, setelah di Saudi dia membatalkan pengunduran dirinya. Sejak saat itu, Saudi bersama koalisinya menyerang Yaman.

    Sebelumnya, pada Rabu kemarin Kordahi menolak tuduhan bahwa dirinya memusuhi Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa pandangannya saat itu merupakan pandangan pribadi dan tak ada hubungannya dengan Pemerintah Lebanon, apa lagi ketika itu dia belum menjabat sebagai menteri.

    “Posisi yang saya ungkapkan selama episode itu mengenai Suriah, Palestina, dan Teluk Arab adalah pendapat pribadi dan tidak mengikat pemerintah,” katanya, seperti yang dilansir al-Manar.

    “Menjadi menteri di pemerintahan, saya berkomitmen dengan kebijakannya,” tegasnya.

    Kordahi juga menekankan bahwa dirinya tidak akan meminta maaf atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Ia menambahkan bahwa Lebanon tidak boleh terkena dengan pemerasan oleh negara lain dan duta besar tertentu.

    Kordahi membuat pernyataan itu selama partisipasinya dalam pertemuan Dewan Audiovisual Nasional di Kementerian Penerangan.

    Dia mengatakan bahwa “mereka yang membela kebebasan berekspresi dan pers adalah yang pertama menyerang saya. Sejak penunjukan saya sebagai menteri, mereka berusaha menstigma buruk saya sebagai upaya untuk menekan media.”

    “Tidak ada yang harus mendikte kami apa yang perlu kami lakukan dalam hal mempertahankan menteri di pemerintahan atau tidak,” Kordahi menggarisbawahi.

    “Jika seorang menteri meminta pengunduran diri saya, saya katakan kepadanya bahwa saya adalah bagian dari seluruh pemerintahan dan saya tidak dapat mengambil keputusan ini sendiri,” lanjutnya.

    “Saya menentang perang antar-Arab. Apa yang saya katakan tentang Yaman berasal dari persahabatan saya dengan negara-negara itu. Saya menolak dituduh bermusuhan dengan Arab Saudi,” tegasnya.

  • Minyak Iran Diprediksi Sampai Lebanon pada Kamis Besok

    Minyak Iran Diprediksi Sampai Lebanon pada Kamis Besok

    TIKTAK.ID – Kapal tanker Iran yang membawa minyak untuk Lebanon telah berlabuh di Suriah. Kapal tanker Faxon yang membawa sekitar 33 ribu metrik ton bahan bakar minta onboard itu berlabuh di Baniyas, Suriah, yang berjarak sekitar 60 km di utara perbatasan Lebanon–Suriah.

    Minyak-minyak tersebut selanjutnya akan dikirim melalui jalur darat menggunakan sekitar 1300-an truk tangki ke Lebanon.

    Berlabuhnya Faxon ini dilaporkan layanan pelacakan minyak independen TankerTrackers.com. Dalam sebuah tweetnya, pada Selasa (14/9/21), layanan pelacakan menunjukkan keberadaan kapal tanker Iran Faxon di lepas pantai Baniyas, seperti yang dilansir Sputnik.

    TankerTrackers juga menampilkan gambar Faxon menggunakan satelit dari perusahaan pencitraan bumi swasta Planet Labs yang berbasis di AS. Bersamaan dengan Faxon, gambar tersebut menunjukkan lusinan tangki penyimpanan minyak besar di pedalaman dari pantai. Baniyas dikenal memiliki kilang minyak utama, pembangkit listrik, dan infrastruktur energi lainnya.

    Layanan memperkirakan bahwa Faxon berisi sekitar 33.000 metrik ton bahan bakar minyak onboard, cukup untuk 1.310 truk tangki. Pekan lalu, laporan media mengindikasikan bahwa bahan bakar akan dikirim ke Lebanon dengan truk untuk menghindari kemungkinan sanksi AS –yang telah berulang kali diancamkan Washington untuk dikenakan terhadap negara mana pun yang membeli minyak Iran.

    Sebelumnya, pada Senin (13/9/21), Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengonfirmasi bahwa kapal tanker Iran pertama yang membawa pasokan bahan bakar darurat ke Lebanon berlabuh di Suriah pada Minggu, dan mengindikasikan bahwa minyak gas harus sampai ke Lebanon pada Kamis.

    Nasrallah, yang partainya memungkinkan membuat kesepakatan bahan bakar dengan Iran, mengatakan bahwa kapal tanker Iran kedua akan tiba di Baniyas dalam beberapa hari mendatang, dengan dua lagi, yaitu satu membawa bensin dan satu lagi bahan bakar minyak, akan tiba setelah itu.

    Setelah masuk ke Lebanon, truk bahan bakar pertama akan segera didistribusikan ke rumah sakit untuk membantu pembangkit listrik darurat, selanjutnya dikirim ke daerah lain.

    Lebanon mengalami krisis bahan bakar selama berbulan-bulan, sejak awal tahun ini setelah Pemerintah mengalami keruntuhan ekonomi yang dimulai pada pertengahan 2019 dan semakin terpuruk dengan adanya wabah Covid-19.

    Krisis tersebut mendorong perusahaan utilitas listrik negara Mediterania untuk mengurangi pembangkitan secara dramatis, dan telah memaksa bisnis dan rumah tangga untuk bergantung pada generator pribadi bertenaga bahan bakar minyak atau hidup tanpa listrik.

    Hizbullah sendiri menyebut perjanjian bahan bakar dengan Iran sebagai kemenangan besar “dalam menghadapi penindasan AS dan kejahatannya terhadap kemanusiaan”, dan menuduh Amerika terlibat dalam “pengepungan” Lebanon, serta bersumpah untuk melanjutkan perlawanan.

    Pekan lalu, seorang pejabat Iran mengindikasikan bahwa Teheran siap untuk menjual pasokan bahan bakar tambahan kepada Pemerintah Lebanon atau bisnis individu di Lebanon jika diminta.

  • Polisi Lebanon Tewaskan 9 Anggota Jaringan ISIS

    Polisi Lebanon Tewaskan 9 Anggota Jaringan ISIS

    TIKTAK.ID – Polisi Lebanon menewaskan sembilan tersangka anggota kelompok ISIS dalam perburuan “teroris” yang terkait dengan beberapa serangan mematikan, termasuk terhadap tentara, kata satu sumber keamanan, Minggu (27/9/20).

    Operasi yang dilancarkan pada Sabtu kemarin itu dilakukan lebih dari sebulan setelah tentara dan pasukan keamanan melancarkan perburuan terhadap tersangka pembunuhan terhadap dua polisi kota dan putra Wali Kota desa utara Kaftoun, pada 21 Agustus lalu, tulis France24.

    Satuan intelijen polisi menggerebek sebuah rumah di wilayah utara Wadi Khaled di lokasi “tersangka yang terkait dengan kelompok jihadis ISIS bersembunyi”, membunuh semua teroris yang ada di dalam”, bunyi pernyataan Pasukan Keamanan Dalam Negeri (ISF).

    Sumber keamanan mengatakan “sedikitnya sembilan anggota kelompok itu tewas”.

    Namun sumber itu menambahkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan meningkat karena ada banyak mayat yang mungkin terkubur di bawah reruntuhan rumah, yang sebagiannya diledakkan selama operasi polisi.

    Pernyataan ISF mengatakan “sel teroris” terdiri lebih dari 15 tersangka. Ia menambahkan bahwa tiga orang telah ditangkap dalam penggerebekan sebelumnya.

    Menyusul pembunuhan Agustus lalu di Kaftoun, tentara dan polisi melancarkan operasi untuk melacak para penyerang.

    Pada 14 September, militer mengatakan empat tentara tewas ketika berusaha menangkap tersangka “teroris” Khaled al-Tallawi di rumahnya di Lebanon utara, meskipun ia akhirnya berhasil ditembak mati.

    Sementara itu, dua tentara Lebanon tewas semalam dalam sebuah serangan terhadap pos militer di daerah Arman-Minyeh, serta di utara negara itu, kata militer pada Minggu ini.

    “Dua tentara tewas, dan satu teroris tewas,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    Seorang penyerang “mengendarai sepeda motor mencoba masuk ke pos militer, dan anggota tentara menghadangnya, dan langsung membunuhnya”, tambahnya.

    Mereka menemukan granat dan sabuk bahan peledak pada pelaku, dikatakan “dia bermaksud untuk melancarakan bom bunuh diri dengan meledakkan diri di dalam pos”.

    Wilayah Wadi Khaled dan Arman-Miniyeh berada di dekat kota kedua Tripoli, yang telah diguncang kekerasan yang melibatkan kelompok Islam selama bertahun-tahun, termasuk sebagai bagian dari dampak konflik di Suriah.