Desak Jokowi Pecat Sri Mulyani, Pengamat Sebut MPR 'Kelewat Batas'

TIKTAK.ID – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, ikut buka suara mengenai Pimpinan MPR yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Permintaan tersebut merupakan buntut dari anggaran MPR yang turun dan diundang rapat beberapa kali tidak pernah datang.

Jamiluddin pun mengatakan bahwa pimpinan MPR telah melampaui batas kewenangannya.

“Pimpinan MPR sudah melampaui batas kewenangannya, saat meminta Jokowi memecat Sri Mulyani. Permintaan Pimpinan MPR yang disampaikan Fadel Muhammad itu tentu mengejutkan, karena bukan ranah pimpinan MPR untuk meminta presiden memecat menterinya,” ujar Jamiluddin, seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (1/12/21).

Menurut Jamiluddin, Indonesia menganut presidensil, sehingga mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Untuk itu, dia menilai siapa pun termasuk MPR tidak berhak menekan presiden untuk memecat menterinya.

Jamiluddin melanjutkan, hal itu akan berbeda jika Indonesia menganut sistem parlementer. Dia menyebut legislatif masih dimungkinkan untuk mengurusi urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri.

“Pimpinan MPR seolah tak memahami tugas dan fungsinya usai UUD 1945 diamandemen,” tutur Jamiluddin.

Kemudian Jamiluddin mengimbau Jokowi untuk mengabaikan permintaan pimpinan MPR tersebut. Pasalnya, kata Jamiluddin, jika hal itu sampai dituruti, maka akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan tata negara di Indonesia.

Seperti telah diberitakan, Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengeluhkan anggaran MPR yang terus turun. Lantas dia meminta Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani. Fadel mengklaim bahwa permintaan itu adalah hasil rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan MPR, baik fisik maupun daring.

“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar memberhentikan Saudari Menteri Keuangan. Kami menganggap Menteri Keuangan tidak etik, dan tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ungkap Fadel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/21).

Fadel pun mengaku anggaran MPR terus dipangkas. Padahal, dia menyatakan jumlah pimpinan periode ini terdiri dari 10 orang.

“Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang. Dulu pimpinan cuman 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun,” imbuhnya.