TIKTAK.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Pj Ketum Romadhon JASN menyampaikan bahwa pihaknya menolak penyelenggaraan Reuni Aksi 212 pada 2 Desember mendatang.
Romadhon lantas mendesak pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak memberikan izin keramaian terhadap penyelenggaraan Reuni Aksi 212.
“Kami berharap penolakan ini bukan hanya datang dari DKI Jakarta, namun juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bogor dan pihak Kepolisian untuk tidak memberi izin keramaian,” ujar Romadhon dalam keterangan resminya, Selasa (30/11/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Dinilai Sulit Terwujud, Bagaimana Peluang Duet Anies-Ridwan Kamil di 2024?
Sebelumnya, Ketua Panitia Reuni Aksi 212, Eka Jaya mengumumkan bakal menggelar Reuni Aksi 212 di Masjid Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (2/12/21). Akan tetapi, dia mengatakan rencana tersebut berubah kembali, dan aksi akan dipusatkan di dua lokasi, yaitu patung kuda, Jakarta dan Az-Zikra.
Lebih lanjut, Romadhon mengaku mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dan kepolisian yang menolak pelaksanaan kegiatan Reuni 212 di Jakarta. Dia menilai masyarakat harus disadarkan supaya menghindari kerumunan di tengah pandemi virus Corona. Dia pun menganggap kegiatan berkumpul dalam jumlah besar sangat berbahaya karena berpotensi kembali mengalami lonjakan virus Corona.
“Kami justru menyarankan supaya Reuni 212 dilakukan secara online saja. Selain tidak perlu meminta izin pada pihak kepolisian, kami justru menilai reuni online akan jauh lebih efektif dan efisien,” tutur Romadhon.
Baca juga : Kecewa dengan AHY, Kader Demokrat Riau Bakar Seragam dan KTA
Romadhon juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Sebab, kata Romadhon, nyawa manusia lebih penting ketimbang agenda sepenting apa pun. Dia pun menyinggung sekian ribu orang telah meninggal akibat Corona, sehingga harusnya bisa menjadi pelajaran berharga.
“Pemerintah dan masyarakat sipil tidak boleh terlalu percaya diri karena kelihatan pandemi ini sedang melandai. Bereuforia dengan capaian vaksinasi lalu tidak hati-hati membatasi kerumunan, akan berakhir fatal,” ungkap Romadhon.
Kemudian Romadhon menuding acara Reuni 212 justru memiliki agenda politik tersembunyi sehingga sejumlah panitia ngotot menggelar aksi, meskipun dalam keadaan pandemi. Dia menduga panitia tampak ingin menunjukkan kekuatan massa kepada publik, khususnya bagi Pemerintah dan para pihak yang ingin menggantikan posisi Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
