TIKTAK.ID – Wacana pergantian menteri atau reshuffle Kabinet dianggap menjadi salah satu bentuk tekanan politik oligarki terhadap sistem demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
“Tekanan, intimidasi, dan paksaan dalam bentuk apa pun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung Capres berbeda dari harapan teman-teman parpol Pemerintah lainnya, menunjukkan terdapat kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, supaya tak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024,” ujar Herzaky, pada Jumat (14/10/22), seperti dilansir Sindonews.com.
Kemudian Herzaky berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya dapat mengedepankan sikap negarawan dan tidak melakukan intimidasi terhadap partai politik yang mengusung calon pemimpin harapan rakyat.
Baca juga : Kapolda Jatim Terlibat Narkoba, DPR: Polri Tak Bisa Diharapkan Lagi
“Jangan justru Presiden atau para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang tengah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya,” tegas Herzaky.
Menurut Herzaky, situasi perpolitikan saat ini seolah-olah demokrasi di Indonesia diatur oleh sekelompok elite dan golongan saja.
“Seakan-akan negeri ini milik sendiri, dan semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Bila benar ini yang terjadi, maka demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok,” tutur Herzaky.
Baca juga : Tragedi Kanjuruhan, TGIPF ke Jokowi: Semua Saling Lempar Tanggung Jawab
Herzaky menjelaskan, Partai Demokrat bakal mengawal demokrasi Indonesia, supaya bisa semakin berkembang dan matang. Dia menyebut pihaknya akan melawan bila ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Demokrat seperti yang sudah selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, bakal terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan, dan perbaikan,” jelas Herzaky.
Sebelumnya, isu reshuffle mencuat usai pernyataan relawan Jokowi yang menilai perlu dilakukan pergantian menteri pascapenetapan Anies Baswedan sebagai Capres dari Partai NasDem yang merupakan partai koalisi Pemerintah di era Jokowi-Ma’ruf Amin.
Baca juga : Pengamat: Elektabilitas Prabowo Murni Penilaian Publik, Bukan Pencitraan
Presiden Jokowi sendiri ketika ditanyai soal rencana reshuffle menyebutkan kemungkinan itu selalu ada.
