Kemudian Nadiem menyebutkan make sense atau masuk akal. Ia mengatakan kata itu ketika menjelaskan Direktorat Jenderal baru yang dibentuk pada restrukturisasi Kemendikbud, yaitu Dirjen Vokasi.
Direktorat Jenderal membawahi pendidikan yang menekankan keahlian, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik. SMK dan Politeknik digabungkan supaya lebih fokus menghubungkan dari ranah pendidikan ke dunia industri, dan tak membingungkan pihak ketiga yang ingin bermitra dengan Pemerintah karena dibuat pelayanan satu pintu.
Baca juga: Berhasilkah DPRD DKI Jakarta Seret Anies ke Polisi dan KPK Gara-Gara ini?
“Sangat make sense. Sebab, kemitraan (pendidikan vokasi) dengan industri adalah harga mati untuk vokasi, sehingga Dirjen Vokasi fokus kepada SMK dan Politeknik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengungkapkan Raker tersebut dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari Nadiem soal restrukturisasi organisasi Kemendikbud. Restrukturisasi itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain itu, Raker juga membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kemendikbud Tahun Ajaran 2019 dan persiapan Tahun Ajaran 2020, evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2019 dan Persiapan 2020, serta kondisi sarana prasarana pendidikan pascabencana.
“Hampir sebulan kami menerima banyak aspirasi merespons kebijakan yang Mas Menteri keluarkan. Sekarang saatnya untuk mendapat penjelasan terkait hal tersebut,” kata Syaiful.