TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan diketahui telah memberikan arahan terhadap jajaran pimpinan provinsi se-Jawa dan Bali serta kementerian dan lembaga. Arahan tersebut dalam rangka menindaklanjuti kasus kematian Covid-19 yang meningkat secara signifikan selama satu minggu terakhir.

Melalui Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Langkah Intervensi untuk Penurunan Tingkat Kematian Akibat Covid-10 di Jawa-Bali pada Sabtu (24/7/21) kemarin, Luhut mengungkapkan bahwa angka kematian meningkat akibat sejumlah faktor.

“Berdasarkan hasil penelitian tim di lapangan, angka kematian meningkat karena beberapa faktor. Di antaranya kapasitas RS yang sudah penuh, pasien yang ketika datang saturasinya sudah buruk, serta meninggal karena tidak terpantau ketika melakukan isolasi mandiri di rumah,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, seperti dilansir CNBCIndonesia, Minggu (25/7/21).

Baca juga : PDIP Lapor Polisi Usai Heboh Coretan ‘Open BO’ di Baliho Puan

Menurut Luhut, hasil tinjauan lapangan menyebut rata-rata pasien yang meninggal menderita komorbid atau belum menerima vaksin.

“Setelah memahami faktor-faktor ini, maka kita harus melakukan intervensi untuk mengurangi angka kematian secara cepat,” tutur Luhut.

Luhut menjelaskan, langkah-langkah intervensi itu yakni dengan cara meningkatkan kapasitas ICU dari RS dengan oksigen sentral pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kematian tinggi, serta menyediakan isolasi terpusat dan terpantau bagi pasien risiko tinggi yang melakukan isolasi mandiri.

Baca juga : BEM dan Guru Besar UI Minta PP Statuta UI Jokowi Dibatalkan

Kemudian Luhut meminta Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dengan TNI untuk memperoleh akses paket obat gratis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di level desa juga harus kembali diaktifkan dan melakukan pemantauan ketat terhadap setiap warga yang terindikasi mengalami gejala Covid-19.

Selain itu, kata Luhut, Pemerintah secara berkala akan menerapkan pemantauan angka kematian dengan kerangka yang mencakup jumlah kasus kematian yang sudah divaksinasi, kasus komorbid, klasifikasi usia, ketersediaan akses terhadap obat-obatan, perawatan oksigen, pentahapan penyakit dan paparan terhadap badai sitokin serta lokasi kematian.

Luhut menilai kerangka tersebut diterapkan agar untuk seterusnya Pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi secara strategis, komprehensif, dan tepat sasaran.

Baca juga : Mau Dapat Bantuan Subsidi Upah 1 Juta Rupiah? Ini Syaratnya

“Kunci dalam menangani pandemi yaitu disiplin dan kerja bahu-membahu. Dengan bersama-sama dan konsisten melakukan dan meningkatkan testing dan tracing, maka diharapkan mata rantai ini dapat terputus,” tutur Luhut.

Perlu diketahui, Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Deputi Gubernur DKI Jakarta mewakili Anies Baswedan. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Bupati Karawang, dan perwakilan kementerian dan lembaga terkait.