TIKTAK.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku mengamuk usai mendengar kabar bahwa gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik. Ahok menyampaikan hal itu melalui akun YouTube pribadinya, Panggil Saya BTP. Pada video tersebut, Ahok berbincang dengan anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.
“Saya baca, sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) sebesar Rp110 juta di medsos (media sosial). Saya ngamuk ketika baca itu,” ujar Ahok dalam video yang diunggah pada Minggu (6/12/20) malam, seperti dilansir Kompas.com.
“Selain itu ada tunjangan mobil Rp30 juta. Saya ngamuk. Mana ada, saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil. Artinya, enggak pakai mobil sewanya Rp35 juta,” lanjut Ahok.
Baca juga : Di Mana Habib Rizieq Saat Polisi Tembak Mati Anggota FPI?
Menurut Ahok, anggota DPRD DKI tidak layak untuk mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan pada masa pandemi virus Corona (Covid-19) seperti saat ini. Pasalnya, Ahok menilai masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Apalagi, kata Ahok, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta juga menurun.
“Kalau PAD DKI turun dan ada Covid-19, kita punya penghasilan turun, ASN tunjangannya dipotong 50 persen. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, maka saya tidak suka, karena itu enggak benar,” ucap Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini.
Kemudian Ahok pun mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi terkait kabar usulan kenaikan gaji dan tunjangan ini.
Baca juga : Bareskrim Polri Musnahkan 5 Hektare Ladang Ganja di Sumut
“Pak Pras menyatakan, ‘saya akan cek’. Dia ketua, tapi enggak bisa kontrol semua,” kata Ahok.
Lebih lanjut, Ahok juga bertanya kepada Ima soal kabar kenaikan gaji tersebut. Ima yang sempat menjadi pegawai magang di Balai Kota DKI Jakarta ketika Ahok menjabat gubernur itu menegaskan tak ada kenaikan gaji dan tunjangan.
“Sudah clear bahwa gaji dan tunjangan tidak ada (kenaikan),” jelas Ima.
Baca juga : JK Blak-Blakan Tak Sejalan dengan Jokowi, Lebih Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Ketimbang Ahok
Ima memaparkan, anggaran yang naik hanya untuk kegiatan anggota Dewan ketika turun ke daerah pemilihan (dapil) pada masa reses. Ia menegaskan, anggaran itu tidak langsung masuk ke kantong anggota Dewan, melainkan dikelola oleh Sekretariat DPRD DKI.
