Dalam siklus anggaran, P2APBD tak terpisahkan dari siklus tersebut. Dengan begitu, setelah P2APBD disahkan, akan dipastikan SiLPA berapa dan itu akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD Perubahan berikutnya.
4) Tidak ada ruang untuk menjatuhkan
Apa yang kita bahas dalam P2APBD beda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pertanggungjawaban mutlak harus diterima atau ditolak. Bisa diterima dan bisa ditolak, namun dengan perizinan perundang-undangan sekarang, tak ada ruang untuk menjatuhkan dengan menolak atau menerima perubahan P2APBD.
5) Pertanggungjawaban gubenur tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan gubernur.
Memang benar, bahwa landasan yang digunakan untuk menolak pengesahan P2APBD 2019 ini adalah PP nomor 18 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. PP 108 tersebut merupakan turunan dari UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU nomor 32 ini diganti dengan UU 22, disebutkan bahwa pertanggungjawaban gubernur tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan gubernur.
Baca juga : Anies Bawa-bawa Nama Jokowi untuk Tutup Perkantoran dan Tempat Ibadah
Dalam Permendagri, alur siklus anggaran itu mulai dari penetapan. Setelah itu dilanjut dengan penetapan Perda P2APBD yang menetapkan SiLPA kemudian dilanjutkan dengan APBD Perubahan. Dengan kata lain, Perda P2APBD merupakan jembatan penghubung antara Perda APBD dengan Perda APBD-P.
6) P2APBD harus ditetapkan dalam Perda
Mengacu amanat UU APBD, APBD-P, dan P2APBD harus ditetapkan dengan Perda. Khusus untuk APBD, jika gagal ditetapkan dengan Perda, maka akan diatur melalui Pergub dan tidak ada lagi siklus anggaran rutin.
7) Kami selalu mendorong transparansi
Selama proses pembahasan APBD dan APBD-P, Fraksi PDI Perjuangan selalu mendorong transparasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, hal ini merupakan hal yang fundamental demi terciptanya anggaran yang berkualitas.
Baca juga : Saudi Tangkap Ulama Dicap Provokator, FPI Khawatirkan Nasib Habib Rizieq
8) Fokus pada pembenahan APBD-P 2020
Akan jauh lebih baik jika mengerahkan energi untuk fokus pada pembahasan APBD-P 2020 di tengah situasi seperti ini.