TIKTAK.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok me-repost unggahan Instagram Fraksi PDI Perjuangan mengenai alasan tidak Walk Out (WO) saat Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. Terdapat delapan poin alasan PDIP tidak WO di Paripurna lalu.
“Delapan poin alasan Fraksi PDI Perjuangan menyetujui P2APBD di rapat paripurna pada 7 September,” tulis politikus PDIP itu dalam akun Instagram-nya, @basukibtp, seperti dilansir detikcom, Kamis (7/9/20).
Sebelumnya, empat fraksi yaitu Golkar, PAN, NasDem, dan PSI walk out saat Rapat Paripurna, pada Senin (7/9/20) karena menganggap tidak ada transparansi. Mereka pun memutuskan tidak melanjutkan Rapat Paripurna, meski akhirnya P2APBD tetap disahkan DPRD DKI Jakarta.
Baca juga : Harga Saham Gabungan Anjlok Berguguran, Banggar DPR Tuding Anies Penyebabnya
Namun laporan pertanggungjawaban tetap diterima DPRD DKI Jakarta, bahkan Anies menyampaikan ucapan terima kasih.
“Saya ingin sampaikan, alhamdulillah tadi P2APBD sudah ditetapkan sebagai Perda. Tadi kita juga mengajukan revisi atau perubahan atas Perda pajak parkir dan penerangan jalan umum yang sudah ditetapkan,” terang Anies.
Terdapat delapan poin penjelasan dari PDIP, yakni:
1) Penolakan dan persetujuan tidak relevan
Mengenai P2APBD (Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD), penolakan atau persetujuan tidak relevan lagi untuk APBD yang telah dilaksanakan.
Baca juga : 7 Hal yang Wajib Diketahui Soal Penerapan Kembali PSBB Total DKI Jakarta
2) Lebih kepada evaluasi dan kinerja
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengeluarkan audit 2019 dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi, dalam pembahasan P2APBD 2019 lebih kepada kinerja anggaran 2019.
Hal ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, melainkan persoalannya akan ditetapkan berbeda hal, antara lain Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang pada waktu penetapan adalah sebuah asumsi.
3) P2APBD 2019 ini jembatan penghubung ke APBD-P 2020
Output pada P2APBD berupa Perda perhitungan yang menjadi acuan dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. Jadi Perda P2APBD adalah jembatan penghubung ke APBD-P 2020.
Baca juga : Prabowo Blak-blakan Soal Isi Pertemuannya dengan Menhan China di Jakarta
Halaman selanjutnya…
