TIKTAK.ID – Panglima Jenderal TNI, Agus Subiyanto, mengeklaim TNI punya program Ketahanan Pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

“Kita TNI memiliki program Ketahanan Pangan. Program ini untuk mendukung program Makan Bergizi juga,” ujar Agus Subiyanto dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta Selatan, pada Kamis (30/1/25), seperti dilansir Kompas.com.

Menurut Agus, terdapat beberapa hal yang dilakukan TNI dalam program Ketahanan Pangan tersebut. Salah satunya, Agus mengaku memerintahkan Panglima Daerah Militer (Pangdam) untuk memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif guna memproduksi pangan.

Baca juga : Prabowo: Ciri Negara Gagal adalah Bila Tentara dan Polisinya Gagal

“Saya di Kodam-Kodam memerintahkan Pangdam agar mengelola lahan-lahan tidur, menanam seperti kangkung, ikan lele, dan ayam petelor. Nanti hasilnya digunakan untuk mendukung program Makanan Bergizi,” ungkap Agus.

Tak hanya itu, dia menyebut TNI dan Polri juga punya pekarangan sendiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis target swasembada pangan bisa tercapai pada akhir 2025 mendatang, paling lambat pada awal 2026. Hal itu lebih cepat dari target awal, yakni memerlukan empat tahun mencapai swasembada pangan.

Baca juga : PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Pagar Laut Tangerang

Prabowo menyampaikan hal itu ketika memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/1/25).

“Artinya target yang saya berikan kepada Kabinet Merah Putih, yakni Indonesia harus swasembada dalam waktu empat tahun. Alhamdulillah target itu bisa kita capai pada akhir 2025, paling lambat awal 2026. Jadi mungkin tiga tahun lebih cepat dari sasaran yang sudah ditetapkan,” terang Prabowo, pada Rabu pekan lalu.

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti bagaimana Prabowo melibatkan begitu banyak personel militer dalam menjalankan proyek-proyek ambisius pemerintahannya. Selama rentang 100 hari kepemimpinannya, Prabowo telah memberikan ruang kepada militer untuk merangsak masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca juga : Kejagung Usut Dugaan Korupsi dan Gratifikasi Penerbitan HGB Pagar Laut Tangerang

YLBHI mencatat pengerahan tentara melalui pembentukan kesatuan batalyon infanteri (Yonif) atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima daerah Papua demi mendukung proyek mercusuar Food Estate Merauke. Mobilisasi militer turut dikerahkan dalam proyek PSN Rempang Eco City lewat pertemuan BP Batam dengan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama.

Tak hanya itu, jejak pengerahan militer juga tercatat dalam program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah terlihat memobilisasi tentara dan menjadikan mereka sebagai aktor untuk mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah.

Adapun alibi pemberlakuan operasi militer selain perang untuk membenarkan pelibatan tentara turut dikritisi oleh Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf. Dia menuding pendekatan kedaruratan atau sekuritisasi terhadap suatu isu hanya dibuat-buat.

Baca juga : Nilai Penegak Hukum Takut Tindak HGB Pagar Laut, Mahfud MD: Mencurigakan

“Diciptakanlah kondisi, padahal di balik sekuritisasi tersebut selalu ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis,” tutur Al Araf, Kamis (16/1/25), mengutip Tempo.co.