TIKTAK.ID – Presiden terpilih, Prabowo Subianto diketahui telah mengganti nama program Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis. Hal itu lantaran pertimbangan jam makan, yang tidak harus selalu “makan siang”.

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, buka suara mengenai penggantian nama tersebut. Dia mengakui tim internal Prabowo Subianto mengkaji pengubahan penamaan program Makan Siang Gratis. Dia menjelaskan bahwa nama program tersebut diubah supaya waktunya bisa lebih fleksibel.

“Memang terus dikaji terkait penamaan program. Saya termasuk yang mengusulkan perubahan istilah itu,” ujar Habiburokhman, seperti dikutip CNBCIndonesia.com dari Detikcom, pada Jumat (24/5/24).

Baca juga : Andika Perkasa Tegaskan Siap Jadi Cagub DKI Jika Diperintah PDIP

Menurut Habiburokhman, di berbagai wilayah, siswa sekolah TK dan SD bisa saja pulang sekolah sebelum waktu jam makan siang. Dia mengatakan bila siswa TK dan SD yang masuk pagi harus menunggu hingga waktu jam makan siang, maka terlalu lama.

“Dengan begitu, waktunya bisa lebih flexibel, tidak harus jam makan siang, yaitu 12-13, bisa lebih pagi juga,” tutur Habiburokhman.

“Di berbagai wilayah untuk anak TK dan SD kelas 1-2 sudah pulang sebelum jam 11.30. Begitu pula jika masuk Ramadan, mungkin makanannya bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa,” imbuh Habiburokhman.

Baca juga : Menantu Jokowi Resmi Gabung Gerindra, Bagaimana Respons PDIP

Oleh sebab itu, Habiburokhman menilai pengubahan nama program tersebut menjadi “Makan Bergizi Gratis” sudah sangat tepat.

Di sisi lain, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengkritisi program makan siang gratis. Dia meragukan anggaran Rp15 ribu per anak yang direncanakan.

“Rp15 ribu di Jakarta dan Jogja, beda. Beda wilayah, maka beda harga, masak mau dipukul rata semua,” ujar Faisal di Gedung Tempo, mengutip Tempo.co.

“Grand design-nya masih acak-acakan dan buram,” sambungnya.

Baca juga : PKB Klaim Masyarakat Masih Ingin Anies Pimpin Jakarta

Faisal menganggap program makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, kata Faisal, setiap wilayah punya karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga terdapat pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Dia pun menyebut penentuan menu ini juga masih belum jelas.

Sekadar informasi, mengutip Koran Tempo edisi Rabu 28 Februari 2024, program makan siang yang diperkirakan menyedot dana sebesar Rp450 triliun per tahun ini akan membebani postur APBN 2025. Kebutuhan dana dalam jumlah besar itu diprediksi bakal mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial.