TIKTAK.ID – Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti MPR RI yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Menteri Keuangan, Sri Mulyani hanya karena alasan anggaran MPR dipotong.
Peneliti Formappi Lucius Karus mengatakan bahwa sikap MPR itu kekanak-kanakan.
Lucius menilai sikap tersebut justru menunjukkan MPR seperti kehilangan ruh kenegarawanan mereka, lantaran hanya memikirkan kepentingan lembaga sendiri. Dia pun menyebut alasan MPR yang meminta Sri Mulyani dicopot itu tidak mencerminkan kebijaksanaan pimpinan MPR.
Baca juga : Anies dan Amien Rais Diundang Reuni 212 di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor
“Masa gara-gara pengurangan anggaran MPR, Presiden diminta untuk mencopot Menkeu sih? Itu kekanak-kanakan banget,” ucap Lucius, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (1/12/21).
Menurut Lucius, MPR seperti lupa kalau anggaran yang diputuskan dalam APBN bukan hanya kemauan Menkeu. Dia menjelaskan, anggaran itu dibahas Menkeu bersama dengan DPR.
Oleh sebab itu, kata Lucius, jika MPR memang mempunyai alasan untuk menaikkan anggaran mereka, maka seharusnya hal itu diperjuangkan saat proses pembahasan di DPR. Dia menyatakan dengan sikap MPR seperti ini, berarti MPR hanya memanfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain.
Baca juga : Gatot Nurmantyo Minta Jokowi Tegakkan Konstitusi dan Segera Terbitkan Perppu Cabut Omnibus Law
“Jangan manfaatkan lembaga untuk mengintimidasi pejabat lain, apalagi dengan alasan yang tampak sentimentil,” tegas Lucius.
Lucius pun menganggap Sri Mulyani pasti mempunyai alasan khusus mengurangi anggaran MPR. Dia menduga salah satu alasan itu adalah terkait kinerja MPR tahun 2021 yang tidak mencapai target.
“Jadi Menkeu memberikan semacam hukuman dengan mengurangi anggaran MPR. Kan memang anggaran itu harus berbasis kinerja, sehingga lembaga dengan kinerja yang tak memuaskan layak dihukum dengan memotong anggaran mereka,” ucap Lucius.
Baca juga : Stafsus Presiden Ungkap Betapa Jokowi Peduli dan Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Lebih lanjut, Lucius berpendapat bila MPR mempersoalkan anggaran untuk sosialisasi empat pilar, maka keputusan Sri Mulyani sudah tepat. Sebab, imbuhnya, hasil dari sosialisasi empat pilar ini tidak jelas.
“Ini lebih terlihat seperti proyek-proyekan MPR saja, karena sudah cukup lama sosialisasi empat pilar ini dilakukan oleh MPR, tapi mana hasilnya? Harusnya empat pilar itu sudah tertanam pada setiap warga hingga pelosok jika MPR memang melakukan sosialisasi secara konsisten dan sungguh-sungguh,” ujar Lucius.
