TIKTAK.ID – Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) yang ikut menyampaikan sikap terhadap UU Sapu Jagat ini.

“APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan UU ini,” kata Ketua APHR yang juga anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago dalam keterangan resmi yang diterima Tempo di Jakarta, Kamis (15/10/20).

Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin (5/10/20), tapi baru pada Rabu (14/10/20), diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diteken.

Baca juga : Bank Dunia Dukung Omnibus Law Jokowi, Tapi..

Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup.

“UU ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata,” kata dia.

Sehingga, Charles meminta Jokowi menyusun Rancangan UU baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta UU baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil.

Baca juga : Sesalkan Aktivis Kritis KAMI Langsung Dibui, Fahri Hamzah: Pak Presiden dan Pak Kyai, Kita Tak Bisa Begini..

“Sementara itu, ia (Jokowi) mestinya menjamin keamanan para pengunjuk rasa damai,” kata Charles.

Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global, ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isi UU Cipta Kerja.

Mereka antara lain Aviva Investors, Legal & General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai US$4,1 triliun.

Baca juga : Dibentak Polisi, Rombongan Gatot Gagal Jenguk Jumhur Cs

“Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan Lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan,” ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut.