TIKTAK.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah sempat mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak permintaan tersebut. Menanggapi penolakan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengaku hanya bisa pasrah.

“Muhammadiyah, NU, serta kekuatan masyarakat hanya bisa memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin menaik,” ujar Haedar melalui akun Twitternya, @HaedarNs, Senin (21/9/20).

Haedar pun hanya bisa berharap Pilkada Serentak 2020 tidak menjadi cluster baru penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Baca juga : Ahok Ngamuk Lagi, Petinggi Pertamina yang Sudah Dicopot Tetap Digaji Tinggi

“Bersyukur jika memang Pemerintah sudah siap menyelenggarakan Pemilukada di masa pandemi seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan yang peran Pemerintahnya, penegakkan hukumnya, sistem kesehatannya, dan disiplin masyarakatnya sudah maju,” sindir Haedar.

“Semoga Indonesia sebagus negara-negara maju itu dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus Corona (Covid-19) belum berakhir. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, melalui siaran pers, Senin (21/9/20).

Baca juga : Jenderal Gatot Nurmantyo Beberkan Penyebab Dirinya Dicopot Jokowi dari Jabatan Panglima TNI

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih,” jelas Fadjroel.

Fadjroel menyebut Jokowi beranggapan Pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Pasalnya, kata Fadjroel, Pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia.

“Tidak ada satu pun Negara yang tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” ucap Fadjroel.

Baca juga : Sepekan Sudah Anies Terapkan PSBB Ketat di Jakarta, Kasus Covid Makin Naik atau Turun?

Fadjroel menilai penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Menurutnya, ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum, namun tetap diiringi dengan protokol yang ketat.

“Pilkada di masa pandemi bukan sesuatu yang mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.