TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut proyek food estate yang dikritik PDIP masuk kategori kejahatan lingkungan, adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muzani mengatakan bahwa tidak ada yang disebut sebagai program kementerian, melainkan program presiden.

“Di awal masa kementerian beliau (Prabowo Subianto) sebagai menteri pertahanan, garis kebijakan presiden yakni semua kementerian harus menjalankan program presiden, tidak ada program kementerian,” ujar Muzani di kompleks parlemen, pada Rabu (16/8/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Menurut Muzani, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan harus menjalankan program presiden, tidak terkecuali proyek food estate. Dia pun menekankan dalam sistem presidensil kampanye Capres-Cawapres yang menang bakal berubah menjadi program pemerintah.

Baca juga : Ketum PAN Sarankan Nama Baru untuk Koalisi Pengusung Prabowo di Pilpres 2024

Kemudian Muzani mengungkit hasil Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019 silam yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf. Untuk itu, ia menegaskan food estate yang dikerjakan Prabowo hanyalah menjalankan program Jokowi.

“Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya merupakan program Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin,” tutur Muzani.

Perlu diketahui, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengkritik keras proyek food estate di bawah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Hasto menuding proyek tersebut sebagai kejahatan lingkungan. Ia mengeklaim proyek tersebut saat ini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan apa pun.

Baca juga : Ini Anggaran Renovasi Stadion Piala Dunia U-17 2023

“Dalam praktik pada kebijakan, itu ternyata disalahgunakan. Bahkan hutan-hutan justru ditebang habis, tapi food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” terang Hasto di Bogor, pada Selasa (15/8/23).

Lantas Hasto menyatakan selama ini PDIP mendukung program food estate yang diusung oleh Jokowi. Akan tetapi, dia menganggap saat program itu memasuki tingkat implementasi dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, barulah partai menunjukkan sikap mereka.

“Sejak awal kan dikatakan kalau food estate ini akan memakai suatu lahan existing, yang memang di dalam tata ruang sudah dipersiapkan untuk food estate tersebut,” ucap Hasto.

Baca juga : PDIP Tegaskan Fokus Menangkan Ganjar Meski Gibran Dilirik Jadi Cawapres Prabowo

“Namun dalam praktiknya, terjadi perluasan menjadi hampir 44.000 hektare, lalu merambah hutan-hutan yang merugikan kesinambungan terhadap masa depan dan merusak lingkungan. Itu yang menjadi concern PDI Perjuangan,“ imbuhnya.

Sekadar informasi, proyek food estate digagas oleh Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek tersebut berada di bawah kendali Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.