TIKTAK.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta diketahui telah membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Merespons hal itu, PDIP DKI mengatakan pembentukan tim siber tersebut bisa membuat warga Jakarta semakin terpolarisasi.
“Saya rasa tidak bijak membuat Jakarta makin terpolarisasi seperti ini,” ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, seperti dilansir detik.com, Jumat (19/11/21).
Menurut Ima, MUI DKI tidak perlu “meng-endorse” Anies. Apalagi, dia menyatakan jika program atau hasil kerja Anies menyentuh persoalan di masyarakat.
Baca juga : Ma’ruf Amin Dukung Penuh Polri Tindak Tegas Anggota MUI Terlibat Terorisme: Jangan Kendor!
“Bila memang program dan hasil kerja Pak Anies benar-benar menyentuh persoalan di masyarakat, maka tak perlu sampai habis-habisan meng-endorse Anies seperti itu,” tegas Ima.
Ima pun menganggap hal ini adalah tindakan yang tidak elok. Hal itu karena MUI memperoleh dana hibah dari pajak masyarakat, tapi justru tak memberikan timbal balik kepada masyarakat.
“Tidak elok rasanya. Mengingat setiap tahun MUI mendapatkan gelontoran miliaran dana hibah dari uang pajak masyarakat DKI, namun timbal baliknya malah bukan kepada masyarakat lagi,” ucap Ima.
Baca juga : Pengamat Sebut Habib Rizieq Bisa Bentuk Poros Baru di Pilpres 2024
Kemudian Ima menyinggung fatwa MUI yang mengharamkan kegiatan buzzer. Dalam poin fatwa itu, memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak, hukumnya haram.
“Dan pembentukan tim siber ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan sendiri oleh MUI terkait buzzer,” tutur Ima.
Ima menilai kini MUI perlu menjembatani warga untuk bersatu. Oleh sebab itu, dia menegaskan MUI mestinya tak terlibat dalam politik praktis Anies.
Baca juga : Jokowi Tegaskan Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa ke RI Soal Nikel
“Apa pun itu, Cyber Army hanya bakal semakin membuat warga Jakarta terpolarisasi. Yang dibutuhkan saat ini yaitu MUI sebagai induk dari semua organisasi Islam menjadi jembatan atau wadah seluruh warga untuk bersatu padu, bukan malah terlibat dalam politik praktis Bapak Gubernur,” sambung Ima.
Untuk diketahui, MUI DKI membentuk tim siber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama. Hal itu disampaikan lewat rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, pada Senin (11/10/21).
Ketua Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, DR Faiz Rafdi mengatakan, selain Rapat Koordinasi, juga dirangkaikan dengan peluncuran Majalah Info Ulama, e-Jurnal Pena Ulama, Website MUI DKI Jakarta dan Media Sosial.
Baca juga : Polisi Kejar Provokator Seruan Bakar Polres dan Jihad Lawan Densus 88
Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar dalam arahannya bersyukur dengan adanya kegiatan ini karena banyak ilmu yang didapatkan dalam bidang teknologi informasi di era digitalisasi saat ini.
Munahar berharap Infokom MUI DKI bisa melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar untuk melawan para Buzzer yang telah meresahkan Umat Islam, pasalnya mereka dinilai telah menghantam Ulama dan mendiskreditkan Umat Islam.
“MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq, karena tugas MUI adalah Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar,” tegas Munahar.
Munahar juga berharap agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI sebagai mitra Pemprov DKI, dapat membantu Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota, tapi selalu mendapat gangguan dan fitnah dari para buzzer yang tak henti mencari-cari kesalahan dan menyerangnya dengan membabi buta.
