TIKTAK.ID – Universitas Gadjah Mada (UGM) termasuk salah satu kampus yang vokal terhadap Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan selama tiga bulan terakhir, para sivitas akademika, guru besar, hingga dosen sudah melakukan tiga kali aksi mengkritisi Pemerintahan Jokowi.

Aksi pertama diprakarsai Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UGM pada 8 Desember 2023 lalu. Ketika itu, mereka memasang baliho bergambar Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus UGM.

Sisi pertama menampilkan separo wajah Jokowi berjas hitam memakai mahkota ala raja dengan latar Istana Negara dengan keterangan masa jabatan “2014-2024?”. Gambar kedua yakni wajah Jokowi dengan jaket almamater memakai caping berlatar kampus UGM dengan keterangan masa kuliah “1980-1985”.

Baca juga : Ngaku Tak Bahas Jatah Menko dengan Prabowo, AHY Bilang Begini

Menariknya lagi, di tengah baliho terpampang kalimat jelas bertulis “Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan” dengan di bawahnya tertulis keterangan “Mr. Joko Widodo”.

Kemudian pada 31 Januari 2024, sivitas akademika UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa berkumpul di Balairung UGM. Mereka mengingatkan Jokowi yang sudah dinilai “keluar jalur” lewat Petisi Bulaksumur. Dengan didampingi beberapa guru besar dari berbagai fakultas, Profesor Koentjoro membacakan Petisi Bulaksumur dan menyanyikan “Himne Gadjah Mada”.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ungkap Profesor Koentjoro di Balairung UGM, Rabu (31/1/24), seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : 50 Tokoh Desak Sejumlah Ketum Parpol Gulirkan Hak Angket DPR Soal Kecurangan Pemilu

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, serta pernyataan kontradiktif Presiden soal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” imbuhnya.

Teranyar, pada Selasa (12/3/24), sivitas akademika UGM, para guru besar, alumni, dan beberapa kampus lainnya mendesak lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar mengembalikan etika dan konstitusi yang telah terkoyak dalam 5 tahun terakhir. Mereka menamai gerakan tersebut dengan “Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi”.

Sama seperti Petisi Bulaksumur, deklarasi itu dilakukan di Balairung. Mereka yang hadir yaitu Wakil Rektor UGM, Ari Sudjito; Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro; Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas; pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar; Rektor UWM, Edy Suandi Hamid; Rektor UII, Fathul Wahid dan puluhan tokoh lainnya.

Baca juga : Pengamat: Aksi Ganjar Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu Digembosi Jokowi

Mereka menyampaikan peran perguruan tinggi sebagai benteng etika dan akademisi selaku insan ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keadaban, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan.

“Inilah momentum kita sebagai warga negara untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap memburuknya kualitas kelembagaan di Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” begitu bunyi deklarasi yang dibacakan salah seorang Guru Besar UGM, Wahyudi Kumorotomo.