TIKTAK.ID – Upaya menggulirkan Hak Angket DPR terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024 oleh sejumlah partai tampaknya mulai menemui babak baru. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku terdapat upaya penggembosan Hak Angket, seiring dengan dugaan kecurangan usai hitung cepat hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Ganjar menjelaskan bahwa upaya penggembosan itu terindikasi dari serangan terhadap dirinya. Salah satunya adalah laporan Indonesia Police Watch atau IPW mengenai dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Direktur Bank Jateng berinisial S dan pemegang saham kendali Bank Jateng, Ganjar Pranowo.

Ganjar menilai laporan itu aneh dan janggal, lantaran pelapor tampak tidak menguasai materi laporannya. Dia juga menyebut pelapor tak pernah berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan di Jawa Tengah. Ganjar pun mempertanyakan tuduhan dia pernah menjadi komisaris, karena dia tak pernah menjadi komisaris Bank Jateng.

Baca juga : KPU Mendadak Hapus Diagram Sirekap, Perludem: Bikin Tambah Polemik

Ganjar kembali membantah soal gratifikasi dan menantang pelapor agar menunjukkan bukti-bukti tuduhan itu, misalnya seputar data, transfer uang, pemberi uang, dan asal duit.

“Kalau ada, wah keren, saya hadapi,” ungkap Ganjar, seperti dilansir Tempo.co, pada Jumat (8/3/24).

Sementara itu, Pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap rencana mengusung Hak Angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 akan sulit terjadi. Pasalnya, dia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan tinggal diam dan berupaya menggembosi upaya tersebut.

Baca juga : Permintaan Penjelasan Soal Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Digubris Istana, KontraS Berniat Tempuh Jalur Hukum

Ujang menyatakan langkah Jokowi itu dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah ingin dikenang pernah melaksanakan Pemilu secara baik dan bagus. Dia pun menegaskan bahwa Hak Angket DPR bakal sulit terlaksana selama Jokowi masih memegang pucuk kekuasaan tertinggi.

Tidak hanya itu, upaya penggembosan Hak Angket juga disebut saat Presiden Jokowi menemui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh beberapa pekan lalu.

Ujang memaparkan bahwa pertemuan serupa dengan pimpinan partai seperti PKB dan PKS tidak menutup kemungkinan bakal terjadi.

Baca juga : Soal Makan Siang Gratis, Kemenag Minta Ada Pembahasan Lintas Kementerian

“NasDem sudah bertemu, bisa saja punya indikasi masuk Kabinet Prabowo-Gibran. Akan kencang di PDIP saja,” tutur Ujang.