TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkapkan bahwa adanya gerakan politik menunjukkan kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tidak bulat. Pasalnya, ia mengatakan gerakan politik itu kurang dari setahun usai AHY menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Jadi, kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, maka itu menandakan kekuasaan di Demokrat tidak bulat,” ujar Qodari, seperti dilansir Republika.co.id, Senin (1/2/21).
Menurut Qodari, pernyataan yang disampaikan AHY pada Senin (1/2/21) siang terkait dugaan kudeta terhadap dirinya dari kursi Ketua Umum, justru memunculkan keheranan. Sebab, lanjut Qodari, AHY menang secara aklamasi pada kongres.
Baca juga : AHY Ungkap Upaya Rebut Paksa Partai Demokrat Libatkan Pejabat Penting dan Orang Dekat Jokowi
Oleh sebab itu, Qodari mempertanyakan kemenangan aklamasi yang diklaim Partai Demokrat pada Kongres 2020. Ia menilai, seharusnya kalau baru terpilih dan menang secara aklamasi tidak ada gerakan politik.
“Berarti aklamasi Partai Demokrat pada Maret 2020 itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati. Kalau aklamasi yang sejati dan alamiah, itu terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate, dan sangat tepat untuk menjadi Ketua Umum, sehingga diterima oleh semuanya,” tutur Qodari.
Kemudian Qodari menyatakan dinamika yang terjadi itu justru didominasi oleh mayoritas kader Partai Demokrat, baik yang sudah keluar maupun yang masih menjabat. Ia melanjutkan, hal itu terbukti dengan adanya empat orang kader Partai Demokrat yang diduga terlibat serta satu orang berasal dari kalangan Istana.
Baca juga : Kapolda Jateng Sematkan Pin Emas Kapolri dan Penghargaan untuk 97 Anggotanya yang Berprestasi
“Menurut saya, harus dijelaskan secara terbuka, siapa saja tokoh itu. Selain itu, diberikan sanksi tegas lah kalau memang kader aktif, dikembalikan kepada AD/ART, apa dikasih surat peringatan, dan kalau ada proses hukum di sana ya diproses saja secara hukum,” ucap Qodari.
Qodari menjelaskan, Partai Demokrat harus bisa menyelesaikan persoalan terkait adanya manuver dari internal Partai Demokrat.
“Kalau misalnya orang dekat Istana itu berhenti, gerakan semacam ini belum tentu berhenti, karena berasal dari dalam. Jadi apinya harus dipadamkan sendiri oleh Partai Demokrat di dalam, entah bagaimana caranya. Bisa dengan komunikasi silaturahmi, akomodasi, atau kemudian dipecat dan diproses hukum,” imbuhnya.
