TIKTAK.ID – Mantan Ketua MPR, Amien Rais mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kalau kekuasaan mereka bakal berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Untuk itu, Amien memperingatkan keduanya agar tidak lagi menggulirkan wacana untuk melanjutkan kekuasaan, usai masa jabatan mereka berakhir.
“Menjadi paranoid rezim cirinya adalah rasa tidak pernah secure, aman. Kemudian cara menutupi kelemahannya dengan cara menggertak, mengancam, dan mengerahkan massa yang massif bahwa duet ini merupakan satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini,” ungkap Amien melalui chanel YouTubenya, Sabtu (2/4/22), seperti dilansir Republika.co.id.
Amien menilai sifat paranoid itu seolah menjadikan Jokowi dan Luhut sebagai sosok yang paling bisa menyelamatkan Indonesia. Padahal, kata Amien, hal itu justru menunjukkan keterbatasan wawasannya.
Baca juga : Jokowi Janji Beri Bantuan Minyak Goreng Tiap Bulan, Berapa Nilainya?
Menurut Amien, duet Jokowi-Luhut seperti kategori terakhir manusia yang disampaikan oleh ahli filsafat Islam, Imam Al-Ghazali. Amien menyebut Imam Al-Ghazali sempat menyatakan “rojulun laa yadri wa laa yadri annahu laa yadri” yang berarti ‘dia tidak tahu bahwasannya dia tidak tahu’.
“Dia menganggap sebagai manusia yang tahu kebenaran, padahal menjadi bahan tertawaan bagi rakyatnya,” ucap Amien.
Amien menjelaskan, praktik yang mampu melanggar konstitusi itu dimuluskan dengan adanya deklarasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden oleh segelintir kelompok. Dia pun menganggap bukan tidak mungkin ke depannya bakal ada kelompok organisasi lain yang dikerahkan untuk mendeklarasikan sesuatu yang sama.
Baca juga : Keturunan PKI Dibolehkan Daftar TNI, Begini Kata Fadli Zon
“Jokowi-Luhut ini dihinggapi penyakit psikis bernama paranoid, karena kesalahan-kesalahan dan kezaliman yang dilakukan oleh duet itu untuk bangsa ini,” terang Amien.
Sementara itu, Jokowi sudah berulang kali meminta semua pihak untuk taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Jokowi menyampaikan hal itu dalam keterangannya setelah meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/22).
“Yang namanya keinginan masyarakat, teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Namun yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Jadi kita harus taat dan patuh terhadap konstitusi, ya,” tutur Jokowi.
Baca juga : Beda dengan Klaim Luhut, SMRC Sebut Hanya 5 Persen Masyarakat Dukung Jokowi 3 Periode
Namun di sisi lain, Luhut merupakan salah satu menteri yang “dibiarkan” Jokowi tetap menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024.
