TIKTAK.ID – Setelah melewati perdebatan panjang, pada Rabu (13/1/21) Dewan Perwakilan Rakyat AS akhirnya memutuskan mendakwa Presiden Donald Trump bersalah karena “menghasut pemberontakan” pada kerusuhan Capitol pekan lalu.
Dilansir BBC, pengambilan suara didominasi Partai Demokrat yang mendukung pemakzulan terhadap Trump, ditambah 10 anggota Partai Republik yang memihak Demokrat untuk mendakwa Trump.
Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah AS yang dua kali dimakzulkan -didakwa melakukan kejahatan oleh Kongres.
Jika terbukti bersalah di persidangan di Senat, maka Trump dilarang menjabat lagi.
Pada persidangan di Senat, Ketua DPR Nancy Pelosi, yang seorang Demokrat, mengatakan, “Presiden Amerika Serikat menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama.”
“Dia harus turun. Dia jelas dan menghadirkan bahaya bagi bangsa yang kita semua cintai.”
Sebagian besar Partai Republik tidak berusaha untuk membela retorika Trump, sebaliknya dengan alasan bahwa pemakzulan telah melewati dengar pendapat dan menyerukan Demokrat untuk membatalkan pemakzulan demi persatuan nasional.
“Memberhentikan presiden dalam jangka waktu sesingkat itu akan menjadi kesalahan,” kata Kevin McCarthy, petinggi Partai Republik di DPR.
“Itu tidak berarti presiden bebas dari kesalahan. Presiden memikul tanggung jawab atas serangan hari Rabu di Kongres oleh massa perusuh.”
Pasal pemakzulan menyatakan bahwa Trump “berulang kali mengeluarkan pernyataan palsu yang menyatakan bahwa hasil pemilihan presiden adalah penipuan dan tidak boleh diterima”.
Dikatakan dia kemudian mengulangi klaim ini dan “dengan sengaja membuat pernyataan kepada orang banyak yang mendorong dan diperkirakan mengakibatkan tindakan melanggar hukum di Capitol”, yang mengarah pada kekerasan dan hilangnya nyawa orang lain.
“Presiden Trump sangat membahayakan keamanan Amerika Serikat dan lembaga pemerintahannya, mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang pemerintahan yang setara.”
Trump akan meninggalkan jabatannya pada 20 Januari, menyusul kekalahannya dalam pemilu November lalu dari wakil Demokrat, Joe Biden.
Tuduhan pemakzulan ini bersifat politis, bukan pidana. Presiden dituduh oleh Kongres menghasut penyerbuan Capitol dengan pidatonya pada 6 Januari di sebuah rapat umum di luar Gedung Putih.
Menyusul pernyataan Trump itu, para pendukungnya masuk ke Capitol, memaksa anggota parlemen untuk bersembunyi menyelamatkan diri dan menangguhkan sertifikasi hasil pemilu. Gedung itu kemudian dikuasai pengikut Trump dan lima orang tewas pada penyerangan itu.
Pasal pemakzulan akan menuju ke Senat, yang akan mengadakan persidangan untuk menentukan kesalahan presiden.
Jika Trump dinyatakan bersalah oleh Senat, anggota parlemen dapat mengadakan pemungutan suara lagi untuk memblokirnya agar tidak mencalonkan diri lagi -yang dia rencanakan akan dilakukannya pada pemilihan berikutnya di 2024.
Namun persidangan sepertinya tidak akan segera terjadi. Sebab menurut Jubir Partai Republik, Mitch McConnell, Senat mungkin tidak akan berkumpul kembali sampai 19 Januari. Itu artinya sehari sebelum Trump keluar dari Gedung Putih.
