Riza Heran, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tanggung Jawab Soal Kasus Korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah

Halaman selanjutnya…

TIKTAK.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa pembangunan di Ibu Kota, termasuk program Rumah DP 0 Rupiah, merupakan tanggung jawab pihak eksekutif dan legislatif.

Riza menyampaikan hal itu untuk merespons pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan bertanggung jawab soal kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Cipayung, Jakarta Timur.

“Saya masih belum paham ya maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian. Yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif,” ujar Riza di Balai Kota, Senin (15/3/21) malam, seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan, gubernur hingga pejabat di kelurahan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ia melanjutkan, sama halnya dengan anggota dewan, mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi hingga anggota DPRD memiliki fungsi hingga kewenangannya masing-masing.

“Tidak ada yang salah, karena semua memiliki tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang,” tutur Riza.

Lebih lanjut, Riza mengaku menyadari kasus mafia tanah di Jakarta telah berlangsung sejak lama. Meski begitu, ia menilai penyelesaian kasus tersebut tak mudah.

“Memang soal kasus tanah ini di DKI sudah terjadi sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya memang banyak kasus mafia tanah. Tetapi ini bukanlah pekerjaan yang mudah,” terang Riza.

Sekadar informasi, pernyataan itu merespons kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang menjerat mantan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Prasetio mengatakan bahwa Anies harus ikut bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Halaman selanjutnya…