TIKTAK.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengklaim tak keberatan atas tawaran Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hendak mengangkat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, pada Senin (4/10/21). Taufan menilai tawaran tersebut dapat menjadi alternatif solusi dan bisa diterima oleh semua pihak.

“Berdasarkan diskusi kami yang terakhir dengan Menko Polhukam dan Mensesneg, tempo hari memang ada tawaran untuk dicarikan solusi lain. Kita lihat sekarang ada tawaran dari Kapolri, jadi mudah-mudahan nanti semua pihak bisa menerima itu ya, Alhamdulilah itu akan jadi solusi,” ujar Taufan, seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Neno Warisman Mendadak Mundur dari Partai Amien Rais, Ada Apa?

Namun Taufan mengatakan pihaknya masih berharap rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman diterima. Ia menyebut permintaan itu pun ia sampaikan ketika bertemu langsung dengan Mensesneg, Pratikno dan Menko Polhukam, Mahfud MD.

“Komnas HAM meminta pada Pak Menko dalam pembicaraan kami terakhir, bahwa solusi ini juga harus dengan catatan berarti rekomendasi Komnas dan Ombudsman diterima. Itu yang tempo hari kami katakan,” tutur Taufan.

Perlu diketahui, dalam kisruh TWK KPK, Komnas HAM telah memberikan lima rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena TWK sarat dengan pelanggaran HAM. Rekomendasi tersebut di antaranya adalah para pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK bisa diangkat menjadi ASN. Kemudian Komnas juga mendesak Jokowi untuk mengevaluasi pelaksanaan TWK, serta membina para lembaga atau kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan TWK.

Baca juga : Tudingan ke TNI Soal PKI Jadi Polemik, Barikade 98 Singgung Tujuan Politik Gatot

Sebelumnya, 57 pegawai KPK telah resmi dipecat lantaran tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN pada 30 September silam. Mereka pun dinilai “merah” dan tak bisa diselamatkan untuk tetap menjadi pegawai lembaga antirasuah tersebut.

Setelah itu, Listyo ingin merekrut pegawai KPK yang tidak lolos KPK menjadi ASN Polri. Bahkan Jokowi disebut sudah merestui wacana itu, meski dia sempat menyatakan tidak ingin ditarik-tarik dalam polemik TWK itu.