TIKTAK.ID – Meme Ketua DPR, Puan Maharani berbadan tikus yang diunggah oleh akun Twitter Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggegerkan jagat maya. Menanggapi meme yang diunggah sebagai bentuk protes disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR, pihak Istana menganggap meme tersebut dimanfaatkan oleh banyak kepentingan.
“Narasinya mirip seperti LSM yang didanai asing, juga kelompok antipemerintah yang dari awal asal bukan Joko Widodo (Jokowi), supaya laku dagangannya di 2024 nanti,” ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara bidang Komunikasi dan Media, Faldo Maldini di Jakarta, pada Kamis (23/3/23), seperti dilansir Tempo.co.
Menurut Faldo, BEM UI memang diisi mahasiswa yang pintar dengan pikiran yang suka berbeda. Ia pun mempersilakan semua pihak untuk menilai kritikan dari BEM UI, karena Perpu Cipta Kerja nyatanya sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip dan prosedur.
Baca juga : Tegaskan Ikuti Bung Karno, Ganjar Dukung Langkah RI Temui FIFA agar Piala Dunia U-20 Tanpa Israel
“Di sisi lain, mereka juga terkadang naif,” ucap Faldo yang juga mantan Ketua BEM UI tersebut.
Kemudian Faldo mengatakan partisipasi bermakna dalam Perpu Cipta Kerja sudah dilakukan. Dia menyebut Satgas Cipta Kerja setiap hari membuat kegiatan di semua daerah.
“Jika Anda yang tidak pernah ikut, maka partisipasinya jadi tidak bermakna? Kalau memang peduli, ya datang dari kemaren-kemaren. Namun kalau hanya teriak begini ya silakan aja, apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik Anda,” tutur politikus PSI tersebut.
Baca juga : Anies Temui Said Aqil Siradj, Galang Suara Warga NU?
Merespons pernyataan Faldo, Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang menantang Faldo agar membuktikan terkait tudingan pendanaan asing dalam kampanye penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan BEM UI.
“Bila dikatakan didanai asing dan disusupi oleh kepentingan elite politik mana pun, jelas kami tegaskan tidak. Silakan dibuktikan karena kami juga siap membuktikan semua,” tegas Melki, pada Kamis (23/3/23).
Adapun terkait tudingan BEM UI disetir oleh pihak tertentu sehingga mengeluarkan kritik seaman itu, Melki mengaku organisasinya memang disetir kepentingan rakyat Indonesia. Dia menjelaskan bahwa selama ini kepentingan masyarakat mampu diwakilkan oleh pejabat yang duduk di Senayan.
Baca juga : Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Demokrat: Negara Kita Demokrasi Bukan Kerajaan
“Kami tidak menemukan sedikitpun bukti partisipatifnya Perpu Ciptaker. Perpu Ciptaker merupakan produk hukum inkonstitusional bikinan Presiden sendiri yang nihil partisipasi masyarakat di dalamnya dan menurut konstitusi,” terang Melki.
