Minta Maaf Soal Kader Partai yang Langgar Konstitusi dan Demokrasi, PDIP Siap Benahi Sistem Kaderisasi

TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, diketahui telah membacakan rekomendasi eksternal hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V. Salah satunya mengenai kader-kadernya yang melanggar etika dan konstitusi.

Mulanya, Puan berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, khususnya rakyat yang mendukung kemenangan PDIP untuk ketiga kalinya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kepercayaan rakyat harus diwujudkan demi memperbaiki tiga pilar partai, yakni struktural, legIslatif, dan eksekutif,” ujar Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP, pada Minggu (26/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

Kemudian rekomendasi Rakernas V PDIP turut menyoroti kader-kadernya yang melanggar disiplin dan etika politik. Puan lantas menyampaikan maafnya mewakili partai berlambang Kepala Banteng tersebut.

“Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologl partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, maka Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutur Puan.

“Selanjutnya, Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai. dengan begitu, apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” imbuh Ketua DPR itu.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat buka suara tentang tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam Rakernas V PDIP. Dia menjelaskan bahwa yang diundang dalam Rakernas hanya internal partai. Ia pun menyatakan PDIP adalah partai ideologis yang kokoh menyuarakan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi.

“PDIP itu satu partai ideologis, di mana Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” tegas Djarot di sela Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (25/5/24), mengutip Liputan6.com.

Menurut Djarot, jika ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika, dan moral, berarti bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

“Sebab sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” terang Djarot.

Untuk itu, Djarot menyebut Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Dia memaparkan bahwa peserta yang diundang juga terdiri dari para cendekiawan, akademisi, dan masyarakat pro demokrasi.