TIKTAK.ID

Tag: Kader PDIP

  • PDIP ‘Dikeroyok’ Parpol Koalisi, Ini Kata Pengamat Politik

    PDIP ‘Dikeroyok’ Parpol Koalisi, Ini Kata Pengamat Politik

    TIKTAK.ID – Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari langkah PDIP mengambil sikap sebagai partai penyeimbang.

    “Tak ada yang salah dari PDIP menjadi partai di luar Pemerintah. PDIP kadang kala mendukung Pemerintah, tapi terkadang juga mengkritik kebijakan Pemerintah,” ujar Jamiluddin, seperti dilansir Kompas.com, pada Senin (22/6/26).

    Jamiluddin menyatakan sikap dan tindakan PDIP tersebut sudah sejalan dengan keputusan Rakernas PDIP beberapa waktu lalu yang mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang.

    Baca juga : Gerindra Ungkap Alasan Kecewa Pemkot Solo Sebar Baliho Ultah Jokowi

    “PDIP telah melaksanakan keputusan sebagai partai penyeimbang. Untuk itu, PDIP melakukan kritik jika ada kebijakan Pemerintah yang dinilainya tidak tepat atau tidak pro rakyat. Sebaliknya, PDIP bakal mendukung bila kebijakan yang diambil Pemerintah pro rakyat,” tutur Jamiluddin.

    Kemudian Jamiluddin mencontohkan, dalam kasus MBG, kader PDIP memang banyak mengkritik Pemerintah. Meski begitu, beberapa hal PDIP juga terlihat membela Prabowo, salah satunya saat demo besar-besaran terjadi pada Agustus tahun lalu.

    Ketika itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri datang ke Istana bersama beberapa ketua umum partai lainnya untuk melakukan konferensi pers.

    Baca juga : Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG

    “Pada momen itu tampak dukungan penuh Megawati terhadap Prabowo. Megawati dengan percaya diri berdiri di samping Prabowo sebagai wujud dukungannya,” ucap Jamiluddin.

    Jamiluddin menilai PDIP dinilai sudah menjalankan perannya sebagai partai penyeimbang. Dia menyebut hal itu juga sejalan dengan prinsip checks and balances dan fungsi pengawasan.

    “Karena itu, kiranya kurang tepat kalau PDIP dinilai abu-abu. Sebab, PDIP sudah melaksanakan fungsi penyeimbang sebagaimana amanah Rapimnas PDIP tahun lalu,” jelas Jamiluddin.

    Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran

    Seperti telah diberitakan, belakangan ini sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai melayangkan kritik tajam terhadap sikap politik PDIP yang dianggap ambigu.

    Gelombang desakan yang dimotori oleh elite PKB, Golkar, NasDem, Demokrat, dan PAN sejak pertengahan Juni 2026 ini menuntut supaya partai berlambang banteng itu dapat segera menentukan posisi, apakah akan bergabung sebagai koalisi atau teguh berdiri di garis oposisi.

    Kritik kolektif tersebut mencuat menyusul manuver politik PDIP yang mengeklaim posisinya sebagai “partai penyeimbang” hasil mandat Rakernas. Akan tetapi, di sisi lain dianggap kerap mengkritik kebijakan Pemerintah di tengah situasi sulit dan dituding ikut menggerakkan aksi demonstrasi mahasiswa.

  • Minta Maaf Soal Kader Partai yang Langgar Konstitusi dan Demokrasi, PDIP Siap Benahi Sistem Kaderisasi

    Minta Maaf Soal Kader Partai yang Langgar Konstitusi dan Demokrasi, PDIP Siap Benahi Sistem Kaderisasi

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, diketahui telah membacakan rekomendasi eksternal hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V. Salah satunya mengenai kader-kadernya yang melanggar etika dan konstitusi.

    Mulanya, Puan berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, khususnya rakyat yang mendukung kemenangan PDIP untuk ketiga kalinya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    “Kepercayaan rakyat harus diwujudkan demi memperbaiki tiga pilar partai, yakni struktural, legIslatif, dan eksekutif,” ujar Puan saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP, pada Minggu (26/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Putra Megawati Tak Hadir Rakernas PDIP, Ada Persaingan Suksesor Ketum Partai?

    Kemudian rekomendasi Rakernas V PDIP turut menyoroti kader-kadernya yang melanggar disiplin dan etika politik. Puan lantas menyampaikan maafnya mewakili partai berlambang Kepala Banteng tersebut.

    “Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologl partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, maka Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutur Puan.

    “Selanjutnya, Rakernas V partai merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai. dengan begitu, apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali,” imbuh Ketua DPR itu.

    Baca juga : PDIP Terbitkan SK Tim Pemenangan Pilkada, Tak Ada Nama Ganjar

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat buka suara tentang tidak diundangnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dalam Rakernas V PDIP. Dia menjelaskan bahwa yang diundang dalam Rakernas hanya internal partai. Ia pun menyatakan PDIP adalah partai ideologis yang kokoh menyuarakan kebenaran untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi.

    “PDIP itu satu partai ideologis, di mana Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi,” tegas Djarot di sela Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (25/5/24), mengutip Liputan6.com.

    Menurut Djarot, jika ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika, dan moral, berarti bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.

    Baca juga : Rakernas V PDIP Nilai Pemilu 2024 Paling Buruk dalam Sejarah Demokrasi Indonesia, Ini Alasannya

    “Sebab sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” terang Djarot.

    Untuk itu, Djarot menyebut Rakernas PDIP kali ini hanya untuk internal partai. Dia memaparkan bahwa peserta yang diundang juga terdiri dari para cendekiawan, akademisi, dan masyarakat pro demokrasi.

  • Bikin Kader PDIP Tersinggung, Jubir Demokrat Minta Maaf Usai Sebut ‘Megawati Gulingkan Gus Dur’

    Bikin Kader PDIP Tersinggung, Jubir Demokrat Minta Maaf Usai Sebut ‘Megawati Gulingkan Gus Dur’

    TIKTAK.ID – Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito mengaku tersinggung dengan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra yang mengatakan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Kemudian merespons hal itu, Herzaky mengklaim bahwa dirinya tidak sengaja mengatakan hal tersebut.

    “Saya ini adalah pengagum Gus Dur dan NU. Saya juga hormat kepada Ibu Megawati sebagai mantan presiden. Mohon maaf saya kepeleset lidah ketika tanya jawab usai konferensi pers,” ujar Herzaky, seperti dilansir Merdeka.com, Rabu (6/10/21).

    Baca juga : Mabes Polri Proses Dugaan Rasis Natalius Pigai

    Lantas Herzaky menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang telah dia buat.

    “Maksud saya adalah Ibu Megawati menggantikan Gus Dur. Saya mohon maaf terhadap siapa pun yang tidak berkenan atas kekeliruan ini,” terang Herzaky.

    Untuk diketahui, Wanto sempat menyatakan tersinggung atas perkataan Herzaky dalam konferensi pers Minggu (3/10/21).

    “Sebagai kader Banteng, saya sangat tersinggung dengan pernyataan dari saudara Herzaky, Jubir Demokrat. Selain ngawur, Herzaky juga tidak paham sistem politik saat itu, di mana MPR RI kedudukannya sebagai lembaga tertinggi. MPR itu terdiri dari DPR RI dan DPD RI, sehingga kalau mau main tuduh, harusnya ke Amien Rais, bukan ke Ibu Megawati,” ucap Herzaky melalui keterangannya, Selasa (5/9/21).

    Baca juga : Sebut Pemindahan Ibu Kota Tak Mendesak, PKS: Ibu Kota Saat ini Masih Layak

    Oleh sebab itu, Wanto mendesak Herzaky agar meminta maaf kepada Megawati dan PDIP. Sebab, dia menilai Herzaky telah menyentuh harkat dan martabat Ketua Umumnya.

    “Saya memberikan waktu kepada saudara Herzaky agar meminta maaf. Bila tidak, maka karma politik akan terus melanda Demokrat,” tegas Wanto.

    Tidak hanya itu, Wanto juga meminta Herzaky agar mempertanyakan hal tersebut kepada Amien Rais langsung selaku Ketua MPR kala itu. Dia menegaskan, antara Megawati dan almarhum Gus Dur terjalin rasa persahabatan, sehingga jangan sampai dipecah-belah akibat urusan politik.

    Baca juga : Said Aqil Siradj Mantap Masuk Bursa Ketum PBNU Usai Ketemu Jokowi

    “Sebaiknya Demokrat konsolidasikan saja internalnya, ketimbang campur tangan ke partai lain,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Wanto mengingatkan supaya Demokrat tidak menebar fitnah. Menurutnya, PDIP selalu memegang prinsip “Satyam Eva Jayate”, yakni ‘kebenaran akan menang pada akhirnya’.

  • Tak Terima Dipecat, Mantan Kader PDIP Gugat Megawati 40 Miliar

    Tak Terima Dipecat, Mantan Kader PDIP Gugat Megawati 40 Miliar

    TIKTAK.ID – Empat anggota DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dari fraksi PDIP, diketahui menggugat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri Balige. Pasalnya, mereka mengklaim telah dipecat dari kader tanpa melalui proses yang sah, sehingga menuntut ganti rugi sebesar Rp40 miliar secara tunai.

    “Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Para Penggugat,” begitu petikan petitum gugatan tersebut, seperti dikutip CNN Indonesia dari laman resmi Pengadilan Negeri Belige, Selasa (5/10/21).

    Para penggugat pun mendesak pengadilan untuk menyatakan seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I dan II tidak sah atau batal demi hukum. Mereka bahkan meminta pengadilan agar memerintahkan Mega mencabut surat keputusan pemecatan dan ganti rugi.

    Baca juga : Eks Anggota JI Ungkap Upaya Rekrut dan Galang Dana Pakai Nama Taliban

    “Menghukum Para Tergugat secara bersama- sama untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp.40.720.000.000, secara tunai dan seketika usai perkara ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde),” demikian bunyi petitum tersebut.

    Untuk diketahui, PDIP telah menunjuk anggota DPRD pengganti empat orang tersebut melalui proses Pergantian Antar-Waktu (PAW).

    Lebih lanjut, lewat gugatan, empat kader itu juga meminta pengadilan supaya menyatakan Surat Permohonan Pergantian Antar-Waktu (PAW) anggota DPRD tidak sah dan atau batal demi hukum.

    Baca juga : Guyonan Jokowi Minta Jenderal Andika Jadi Sopir Iriana

    Tidak hanya Megawati dan Hasto, Ketua Mahkamah Partai PDIP, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon, serta Ketua DPC PDIP Kabupaten Samsori Sorta Ertaty Siahaan, turut menjadi tergugat.

    Sementara itu, kuasa hukum dari pihak tergugat, BMS Situmorang, mengaku berharap Pengadilan Negeri Balige menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dia menjelaskan, para tergugat masih belum menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui extra judicial, dalam hal ini Mahkamah Partai PDIP sebagaimana diharuskan dalam Anggaran Dasar PDIP dan UU Partai Politik.

    “Para penggugat menyatakan atas pemecatannya telah berusaha menempuh penyelesaian melalui mekanisme internal partai dengan datang langsung ke kantor DPP PDIP pada 28 April 2021 untuk menyerahkan atau mengajukan surat permohonan,” ungkapnya.

    Baca juga : Heboh Anies Kirim Surat ke Bloomberg, Riza Bantah Minta Dana

    “Atas keterangan tersebut, tentu DPP dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan sangat heran. Sebab, mereka merasa belum pernah menerima surat permohonan penyelesaian perselisihan atas nama para penggugat,” imbuhnya.

  • Ingat Nasib Ahok, Gerindra Antisipasi Isu SARA Saat Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel

    Ingat Nasib Ahok, Gerindra Antisipasi Isu SARA Saat Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel

    TIKTAK.ID – Partai Gerindra menyatakan telah mengantisipasi penggunaan politik identitas atau isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

    Gerindra kini telah resmi memutuskan mengusung keponakan Prabowo Subianto yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

    Sara, sapaan Saraswati, melenggang sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel mendampingi mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel sekaligus kader PDIP, Muhamad.

    Baca juga : Teka-teki Nasib Karyawan Swasta yang Tak Dapat Rp600 Ribu dari Jokowi

    Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memetakan beragam permasalahan sebelum memastikan dukungan bagi pasangan Muhammad-Sara pada Pilkada Tangsel. Ia mengklaim, Muhamad-Sara unggul pada survei yang dilakoni pihaknya

    “Pemetaan [masalah politik identitas] tentu [dibahas]. Dalam mengajukan pasangan calon, kami melakukan mapping yang detail dan teliti. Bahkan, kami telah simulasi survei internal hasilnya cukup bagus,” ungkap Habib Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Rabu (12/8/20).

    Habib memandang Tangsel sebagai miniatur Jakarta sebab penduduknya yang majemuk dengan kata lain berasal dari beragam etnis, suku, serta agama. Baginya, Muhamad dan Sara sendiri telah mewakili keberagaman masyarakat Tangsel.

    Baca juga : Lewat Video ‘Sangar’ ini, Amien Rais Singgung Mentalitas ‘Koncoisme’ Rezim Jokowi

    “Paslon yang kami ajukan Muhamad-Sara, saya pikir itu cukup mewakili penduduk Tangsel yang beragam itu,” sebutnya.

    Sara sendiri diketahui menganut agama Kristen Protestan, sebagaimana ayah dan ibunya, Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo, termasuk sang kakak, Aryo Djojohadikusumo.

    Saat menjadi anggota DPR 2014-2019, Sara pernah kecewa kepada Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat Ketua MPR sebab secara sepihak mengganti pembaca doa pada sidang 27 September 2019.

    Baca juga : Siapa Sangka, Ternyata ini Alasan Utama PDIP Usung Anak dan Menantu Jokowi di Pilkada

    Lantaran itu, Sara bersama anggota Fraksi Gerindra menyikapi insiden itu dengan aksi walk out dari Sidang Paripurna.

    “Saat Indonesia Raya dinyanyikan, air mata tak tertahankan lagi. Sesudah saya jelaskan di medsos grup Fraksi, para pimpinan mendukung sikap saya dan dimulai dari Bapak Sufmi Dasco dan Bapak Heri Gunawan, lalu saya, kami jalan ke luar sebagai sikap kami pada pemikiran pimpinan sidang,” terang Sara kala itu.

  • Prabowo disambut meriah saat hadiri rakernas PDIP

    Prabowo disambut meriah saat hadiri rakernas PDIP

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut menghadiri HUT Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jumat (10/1/2020). Kehadiran Prabowo disambut meriah oleh kader partai banteng yang hadir.

    Saat Prabowo memasuki ruang acara, para kader PDI-P langsung berteriak dan bertepuk tangan. Meski sejumlah menteri lain juga ikut hadir, Ketua Umum Partai Gerindra itu lah yang mendapat sambutan paling meriah.

    Menanggapi hal itu, Prabowo hanya tersenyum dan beberapa kali melambaikan tangan kepada para peserta Rakernas. Rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pilpres 2014 dan 2019 lalu itu tampil dengan gaya khasnya, mengenakan safari putih serta peci hitam.

    Baca juga: Kala Anies puji leadership Jokowi

    Bahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menyambut gembira kedatangan Prabowo. Saat memberi sambutan di podium, Megawati awalnya menyapa Jokowi dan sejumlah mantan wakil presiden yang hadir.

    Setelah itu, Megawati secara khusus menyapa Prabowo. Megawati mengaku dari atas panggung ia kesulitan melihat siapa saja tamu undangan yang hadir. Namun ia bisa mengetahui kehadiran Prabowo saat melihat sosok bersafari putih. Prabowo menjadi satu-satunya menteri kabinet kerja yang disapa oleh Megawati.

    “Itu baju putih kelihatannya Bapak Prabowo,” ujar Megawati, melansir Kompas.com.

    Halaman selanjutnya…