TIKTAK.ID – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengeklaim ada utusan yang meminta supaya pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari partai dibatalkan, dan mencopot Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP.

Pesan itu disampaikan oleh utusan tersebut dan disampaikan langsung kepada jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024 lalu.

“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, untuk memberi tahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy, seperti dilansir Kompas TV, pada Kamis (13/3/25).

Baca juga : Ahok Ngaku Senang Bisa Bantu Kejagung dan Siap Sampaikan Apa yang Diketahui Soal Korupsi Pertamina

Tak hanya itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengatakan utusan tersebut juga menyampaikan pernyataan mengenai 9 kader PDIP yang menjadi target dari aparat penegak hukum.

“Terdapat sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” jelas Deddy.

Untuk itu, Deddy meyakini kalau kasus yang menyeret Hasto ini adalah bentuk politisasi hukum. Deddy menilai pernyataan tersebut bukan diungkap tanpa sebab, mengingat ada anggota Komisi II DPR RI itu yang menyatakan jika utusan tersebut merupakan orang yang sangat berwenang.

Baca juga : Janji Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Batal Terealisasi Usai Tak Direstui Pusat

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini termasuk persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ucap Deddy.

“Kasus mas Hasto jelas merupakan kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat dan itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi bakal bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” imbuh Deddy.

Di sisi lain, Jokowi telah membantah Deddy. Dia menyebut tudingan itu tidak masuk akal.

Baca juga : Sambut Rencana Pemerintah Bangun Pusat AI di Papua, Menantu Amien Rais Gagas Pusakantara

“Saya tegaskan bahwa tidak ada itu,” terang Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (14/3/25), mengutip Tempo.co.

Jokowi lantas meminta nama orang yang diutus disebutkan supaya jelas.

“Ya mestinya disebutkan siapa agar jelas,” lanjut Jokowi.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini pun menegaskan kalau tidak ada utusan tersebut. Dia justru mempertanyakan apa kepentingan dirinya bila mengirim utusan itu ke PDIP. Dia menganggap secara logika, hal itu tidak masuk akal.

Baca juga : Ini Pembelaan Pramono Usai Diprotes Pantau Banjir Jakarta Naik Helikopter

“Kepentingan saya apa mengutus untuk itu, coba logikanya,” kata Jokowi.