TIKTAK.ID – Polemik penyelenggaraan ajang balap listrik Formula E di Jakarta saat ini telah memasuki babak baru. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menyelidiki dugaan korupsi dana Formula E. Dugaan tersebut muncul setelah terjadi sejumlah kejanggalan mengenai pendanaan Formula E, yang mulanya memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.
Kejanggalan pertama, anggaran Formula E mendadak turun drastis usai pendanaan diambil alih oleh swasta. Menurut anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra, pada September lalu biaya penyelenggaraan Formula E tiba-tiba turun menjadi Rp336,67 miliar per tahun setelah pendanaan dialihkan ke pihak swasta.
Padahal sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI menganggarkan sebesar Rp1,13 triliun dari APBD 2020 untuk pembiayaan Formula E. Rinciannya, Rp360 miliar untuk membayar commitment fee pada 2019, biaya pelaksanaan sebesar Rp344 miliar, dan biaya bank garansi Rp423 miliar.
Baca juga : Andika Perkasa Resmi Disetujui DPR Jadi Panglima TNI
“Ketika pembahasan APBD 2020, Pemprov DKI meminta anggaran Formula sejumlah E Rp1,13 triliun. Kemudian setelah ditegur BPK, sekarang biayanya direvisi menjadi Rp336,67 miliar. Artinya, ada percobaan mark up anggaran sebesar Rp790,73 miliar,” ungkap Anggara, Rabu (29/9/21), seperti dilansir Kompas.com.
Selain itu, kejanggalan lainnya berkaitan dengan fakta bahwa beberapa kota di negara lain tidak perlu mengeluarkan biaya hingga triliunan untuk mengadakan Formula E. Anggara mencontohkan Kota New York di Amerika Serikat dan Roma di Italia, yang dibebaskan dari biaya commitment fee.
“Hal ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi, dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Anggara.
Baca juga : Dinilai ‘Serampangan’ Gunakan Simbol DPR, Relawan Puan Maharani Tuai Sindiran
Anggara mengatakan Kota Montreal di Kanada memang mengeluarkan sejumlah uang untuk menggelar Formula E. Akan tetapi, dia menyebut angkanya sangat sedikit bila dibandingkan dengan angka yang harus dibayar Jakarta.
Anggara memaparkan, Montreal hanya membayar nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp1,7 miliar dan race fees sebesar C$1,5 juta atau setara Rp17 miliar. Dia pun menyatakan perbedaan harga tersebut membuat DPRD, terutama PSI, mempertanyakan bukti bayar commitment fee formula E.
Dia menilai bukti bayar ini diperlukan untuk melihat besaran sesungguhnya dari biaya yang harus dikeluarkan DKI Jakarta. Namun dia mengklaim Pemprov DKI tidak kunjung menyerahkan bukti bayar itu ke DPRD selaku pengawas.
