TIKTAK.ID – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menampik isu Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran sikap kerasnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Moeldoko menyebut pemeriksaan Hasto merupakan wewenang KPK sebagai penegak hukum. Dia mengeklaim tak ada kaitannya proses hukum tersebut dengan kritik-kritik Hasto terhadap Istana.

“Kalau saya melihatnya bukan di situ. Terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK,” ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/6/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Jelang Pilkada Jakarta, Rizieq Shihab Bakal Dukung Siapa?

Moeldoko pun membantah ada arahan dari Istana supaya KPK memproses hukum Hasto. Dia menjawab pertanyaan tersebut dengan guyonan.

“Arahan apa lagi?” ucap Moeldoko sambil tertawa.

Kemudian Moeldoko mengomentari langkah KPK memburu Harun Masiku dalam kasus yang sama dengan Hasto. Dia mengaku optimistis Harun dapat diringkus dalam waktu dekat.

“Mestinya, mestinya bisa,” kata Moeldoko.

Baca juga : Pilkada Jakarta, Gerindra Godok Peluang Usung Figur Selain Ridwan Kamil

Sebelumnya, KPK sempat memeriksa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku. Adapun dalam kasus tersebut, Harun menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan demi menjadi anggota DPR jalur pergantian antarwaktu. Harun ingin menggantikan Caleg terpilih Nazarudin Kiemas yang sudah meninggal dunia.

Kasus itu terjadi setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 silam. KPK baru melanjutkan pemeriksaan Hasto usai Pemilu 2024. Namun KPK mengeklaim pemeriksaan itu tidak politis.

“Tidak dalam rangka agenda politik apa pun. Kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, sekali lagi jika itu terjadi secara bersamaan, itu hanya kebetulan saja,” ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (14/6/24) petang.

Baca juga : Susi Pudjiastuti Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Jabar

Lebih lanjut, Tim Kuasa Hukum staf Hasto, Kusnadi, kembali melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Kali ini, kubu Hasto melaporkan Rossa dengan tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan saat penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi, ketika Hasto diperiksa sebagai saksi kasus suap eks Caleg PDIP, Harun Masiku.

“Hari ini kami melaporkan kepada Dewas, untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan, bagaimana oknum penyidik KPK ini tak profesional,” jelas kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, di Gedung KPK lama, Jakarta, Kamis (20/6/24), mengutip Kompas.com.