TIKTAK.ID – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian diketahui membahas tingkat inflasi di berbagai daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 1.104 peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Se-Indonesia.

Rakor itu diselenggarakan di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (27/10/25).

Adapun salah satu yang menjadi perhatian Tito yakni harga komoditas telur yang naik akibat permintaan yang cukup tinggi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Walaupun ada kenaikan, Tito menilai tren itu positif, karena hanya perlu meningkatkan suplai.

Baca juga : BGN Bakal Beri Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG yang Viral di Medsos

“Yang trennya sedikit agak naik yaitu harga telur ayam ras dan untuk daging ayam ras relatif stabil. Ini kita duga kemungkinan karena terdapat demand yang meningkat, lantaran adanya program MBG. Artinya positif, tinggal menambah supply,” ujar Tito, seperti dilansir Kompas.com.

Selain itu, Tito menyebut komoditas yang naik adalah cabai merah. Oleh sebab itu, mantan Kapolri ini kembali berpesan agar melakukan gerakan tanam cabai sendiri. Tak hanya gerakan tanam cabai sendiri, Tito juga meminta supaya ada kerja sama antardaerah.

Tito menilai hal itu diperlukan agar daerah yang memiliki pasokan cabai berlebih bisa menjual pasokannya ke daerah yang minim stok. Dengan begitu, kata Tito, mampu memutar roda ekonomi daerah sekaligus menciptakan stabilitas harga yang lebih baik.

Baca juga : Kejagung Ungkap Pecandu Judol Mulai dari Anak SD hingga Tunawisma

“Yang berikutnya lagi adalah kami, saya melakukan arahan kepada Sekda dan seluruh Bappeda terkait evaluasi pada tahun ini, khususnya tentang pendapatan dan belanja,” jelas Tito.

Menurut Tito, untuk rencana tahun depan pemerintah daerah harus dapat mengefisiensikan belanja yang sejumlah daerah bisa melakukan dengan sangat baik.

“Kemudian kedua adalah untuk memperoleh pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil. Di antaranya ada beberapa yang sudah ada pajak restoran, hotel itu kan selalu ditarik, tapi belum tentu sampai ke Dispenda,” tutur Tito.

Baca juga : KPK Beri Bocoran Calon Tersangka Korupsi Kuota Haji

“Jadi dibuat sistem seperti Banyuwangi, sehingga PAD-nya bertambah tapi tidak memberatkan rakyat, lantaran memang selama ini sudah dibayar pajaknya,” imbuh Tito.